Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Selaraskan Kebijakan, Pemprov Papua Selatan Gelar Konsultasi RKPD 2027

Y
Penulis: Yulius Sulo❯
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo bersama para peserta pada konsultasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2027, Selasa (7/4)   
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Papua Selatan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo bersama para peserta pada konsultasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan tahun 2027, Selasa (7/4)   

Advertisement

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 guna menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.  

 

Konsultasi publik dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027 itu dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) provinsi Papua Selatan dengan tema percepatan dan pemerataan akses serta kualitas layanan dasar serta pemberdayaan ekonomi lokal berbasis adat, di Bell Hotel Merauke, Selasa (7/4/2026) . 

Advertisement

 

Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo mengatakan, RKPD merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. 

 

Advertisement

Guritno mengatakan konsultasi publik RKPD tahun 2027 penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal mendasar yang menjadi fokus dalam kegiatan ini pertama, penyelarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025, ketiga penetapan indikator utama pembangunan daerah. Keempat, sinkronisasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

 

‘’Proses sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan merupakan tantangan sekaligus kebutuhan penting dalam memastikan keterpaduan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten,’’ katanya.

 

Advertisement
Editor : Abdel Gamel Naser

Artikel Terkait

Survei LRP: Andi Amran Sulaiman Paling Layak Wapres

Survei LRP: Andi Amran Sulaiman Paling Layak Wapres

Survei LRP menempatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai

Ini Penjelasan Kadinsos Papua Pegunungan Soal Penyaluran Beras Bantuan 141.945 Ton Untuk 3 Kabupaten

Ini Penjelasan Kadinsos Papua Pegunungan Soal Penyaluran Beras Bantuan 141.945 Ton Untuk 3 Kabupaten

Pemerintah Provinsi Papua Pegunugan melalui Dinas Sosial memastikan jika beras bantuan sebanyak 141.945 Ton dari pemerintah pusat telah disa

Peringatan HKN 2026, Abisai Tegaskan Pelayanan Pasien Diutamakan, Jangan Terlantarkan Warga!

Peringatan HKN 2026, Abisai Tegaskan Pelayanan Pasien Diutamakan, Jangan Terlantarkan Warga!

Penegasan tersebut disampaikan Abisai dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2026. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer