CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA -Di tengah gejolak harga energi global, sebanyak 95 negara tercatat telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk merespons lonjakan harga minyak dunia.
Namun, Indonesia mengambil langkah berbeda dengan tetap menahan harga BBM subsidi, meski tekanan terhadap anggaran negara semakin meningkat.
Mengacu pada data Global Petrol Prices, kenaikan harga BBM terjadi secara luas di berbagai kawasan, termasuk Asia dan negara berkembang. Lonjakan tersebut dipicu oleh meningkatnya harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir, yang berdampak langsung pada biaya transportasi dan harga barang di tingkat konsumen.
Berbeda dengan tren global tersebut, pemerintah Indonesia memilih untuk tidak membebankan kenaikan harga kepada masyarakat. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah mengalihkan tekanan harga energi ke dalamT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tidak (BBM tidak naik). Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepaskan, nanti seperti negara-negara lain, masyarakat bisa panik,” ujar Purbaya, Minggu (23/3/2026).
Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi domestik, terutama di tengah ketidakpastian global. Dengan harga BBM yang tetap terkendali, pemerintah berharap dampak inflasi dapat ditekan dan aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Namun, keputusan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban fiskal negara. Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sekitar 70 dolar AS per barel, sementara harga minyak global saat ini telah melampaui angka tersebut. Selisih ini otomatis meningkatkan kebutuhan subsidi energi.
Untuk menjaga kesehatan fiskal, pemerintah menyiapkan berbagai langkah penyesuaian. Mulai dari efisiensi belanja hingga upaya peningkatan pendapatan negara menjadi strategi yang akan ditempuh.
“Kita akan melakukan langkah-langkah, baik penghematan maupun peningkatan pendapatan, supaya APBN tetap aman,” kata Purbaya.
Di sisi lain, tekanan harga energi global tetap menjadi ancaman bagi perekonomian. Kenaikan biaya energi di berbagai negara berpotensi memicu inflasi global yang pada akhirnya dapat merambat ke dalam negeri, baik melalui jalur perdagangan maupun harga komoditas.
Pemerintah kini berada pada posisi menyeimbangkan dua kepentingan: menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat dan memastikan ketahanan fiskal tetap terjaga. Kebijakan menahan harga BBM menjadi bantalan jangka pendek, namun dalam jangka panjang, ruang fiskal akan menjadi faktor penentu keberlanjutan strategi tersebut. (*)
Editor : Weny Firmansyah