CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Pemerintah resmi memberlakukan pola kerja baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kebijakan fleksibilitas kerja yang mulai efektif sejak 1 April 2026.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini.
Sementara itu aturan tersebut berlaku bagi seluruh ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun PPPK Paruh Waktu.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat transformasi birokrasi agar lebih adaptif, efisien, serta berbasis kinerja di tengah perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat.
Dalam aturan baru ini, pemerintah menerapkan kombinasi pola kerja Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).
Adapun ASN diwajibkan bekerja di kantor selama empat hari, yakni Senin hingga Kamis, sementara hari Jumat diberikan fleksibilitas untuk bekerja dari rumah sesuai domisili masing-masing.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengubah ketentuan jam kerja maupun hari kerja ASN.
Penekanan utama tetap pada pencapaian kinerja dan hasil kerja.
“Fleksibilitas kerja harus tetap sejalan dengan pencapaian target kinerja. Fokus utama tetap pada output dan outcome, bukan pada lokasi bekerja,”tegas Rini.
Ia juga menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi pedoman penting bagi instansi dalam mengelola kinerja pegawai secara lebih modern dan berbasis digital.
“Melalui kebijakan ini, kami mendorong pelaksanaan tugas kedinasan yang lebih efisien, efektif, adaptif, dan berbasis digital, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan,”ujarnya.
