CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah Kabupaten Mappi di bawah kepemimpinan Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu mengambil berbagai langkah terhadap masalah pendidikan di wilayah Kabupaten Mappi.
Salah salah langkah tegas yang dilakukan dengan menghentikan sementara gaji bagi guru yang mangkir dari tugasnya sebagai guru.
Plt Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mappi yang juga menjabat sebagai Asisten 3 Sekda Kabupaten Mappi Dra. Maria Dewi Letsoin di Merauke mengungkapkan, salah satu langkah tegas yang dilakukan adalah dengan menghentikan sementara gaji guru yang mangkir dari tugasnya.
‘’Kita sudah menghentikan pembayaran gaji guru-guru yang mangkir dari tugasnya. Sudah puluhan, tapi tidak sampai pada angka 100 guru. Kita tidak berharap sampai pada pemecatan dengan harapan teman-teman guru yang mangkir itu segera melaksanakan tugasnya,’’ tandas mantan Kepsek SMAN I Merauke seusai audiens dengan DPRP Papsel di Merauke, Senin (8/9/2025).
Maria juga menjelaskan bahwa pihaknya juga telah melakukan pemetaan guru selama 8 hari melakukan zoom untuk semua distrik dari 168 SD, 28 SMP dan 10 SMA-SMK. Dari pemetaan yang dilakukan itu, pihaknya menemukan sejumlah guru-guru yang melaksanakan nota tugas.
‘’Bupati telah menginstruksikan untuk semua guru kembali ke SK. Tidak ada lagi menggunakan nota tugas dan kita melakukan perapian untuk melihat penempatan formasi guru ini,’’ jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, ditemukan juga kepala sekolah yang belum melaksanakan tugas sehingga para guru yang mangkir tersebut rekeningnya diblokir sementara.
‘’Tiga bulan setelah rekening diblokir kita akan lihat apakah sudah melaksanakan tugas sesuai SK,’’ jelasnya.
Tak hanya memberikan sanksi bagi guru malas, namun lanjut dia, pihaknya juga memberikan peningkatan kompetensi bagi kepala sekolah dan guru.
‘’Lalu pelantikan kepala sekolah dan minggu depan ini kita akan lakukan perapian guru sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan,’’ tandasnya.
Maria Letsoin mengakui bahwa ada banyak alasan guru mangkir dari tugasnya. Pertama, dengan jangkauan yang sulit terkadang menjadi alasan guru tidak berada ditempat. Apalagi belum semua sekolah memiliki rumah dinas guru.
‘’Sebenarnya kalau mengikuti pemetaan yang kami lakukan saat menjadi kepala dinas Pendidikan 3 tahun lalu, semestinya sekolah-sekolah sudah memiliki rumah guru. Tapi ternyata ada beberapa sekolah yang belum punya rumah dinas,’’ jelasnya.
Alasan lainnya menyangkut keamanan dan kenyamanan. Karena itu, sebut Maria Letsoin, pihaknya akan bekerja sama TNI dan Polri untuk membangunan keamanan dan kenyamanan guru di tempat tugas.
‘’Bagi suami istri yang kerja di pemerintahan namun dipisahkan dengan tempat tugas, ini juga menjadi perhatian kita untuk kita dilakukan pemetaan dengan mencoba menyatukan mereka. Mudah-mudahan menjadi jawaban bagi mereka, sehingga tidak selalu disalahkan tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan pertimbangkan,’’ tambahnya. (*)
Editor : Agung Trihandono