CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua secara resmi menerima dokumen "Pernyataan Sikap Politik" dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam aksi penyampaian pendapat yang berlangsung tertib dan damai di kawasan Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Senin (3/8/2026).
Dokumen aspirasi tersebut diserahkan langsung oleh pengurus pusat KNPB dan diterima oleh Wakil Ketua III DPR Papua, H. Supriyadi Laling, yang hadir di lokasi didampingi sejumlah anggota dewan serta perwakilan dari Komnas HAM Perwakilan Papua.
Pernyataan sikap politik KNPB yang dibacakan oleh Ketua I KNPB Pusat, Warpo Sampari Wetipo, memuat sejumlah poin krusial. Di antaranya mencakup pandangan politik organisasi terkait kilas balik sejarah Papua, tuntutan hak penentuan nasib sendiri, desakan evaluasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969, hingga kritik terhadap dampak pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.
Menanggapi penyerahan dokumen tersebut, Wakil Ketua III DPR Papua H. Supriyadi Laling mengapresiasi sikap kooperatif dan ketertiban massa aksi selama menyuarakan aspirasi di jalanan.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyampaikan aspirasi hari ini. Aspirasi telah disampaikan secara sistematis tanpa adanya kekerasan—damai kita datang dengan tenang, demikian pula kita pulang dengan tenang," ujar Supriyadi Laling di hadapan massa.
Supriyadi menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat, DPR Papua berkomitmen menjalankan fungsinya sebagai wadah penyambung lidah publik.
Mengenai tindak lanjut atas dokumen pernyataan sikap tersebut, DPR Papua memastikan tidak akan membiarkan berkas aspirasi berhenti di meja administrasi. Pihaknya berjanji akan mengkaji poin-poin yang disampaikan dan melibatkan lembaga pengawas HAM independen.
"Atas nama pribadi dan DPR Papua, kami menyampaikan terima kasih. Kami adalah representasi masyarakat dan hadir hari ini sebagai bentuk komitmen menerima aspirasi. Dokumen ini telah kami terima, akan kami serahkan ke Komnas HAM, dan tentunya kami cermati terlebih dahulu untuk memastikan semua bekerja dengan baik," tuturnya.
Mengingat cakupan isu yang diangkat oleh KNPB menyangkut dinamika sosial-politik di seluruh cakupan Tanah Papua, DPR Papua mengumumkan rencana strategis berupa penggalangan konsolidasi lintas parlemen di tingkat regional.
"Kami memastikan tidak lama lagi akan mengundang DPR se-Papua Raya, karena ini adalah persoalan kita semua," pungkas Supriyadi.(*)
Editor : Agung Trihandono