CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA - Pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan work from home (WFH) usai libur Lebaran 2026, sebagai respons atas fluktuasi harga minyak dunia yang dipicu eskalasi di kawasan Selat Hormuz.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan kebijakan ini akan segera diberlakukan. "WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. (Berlaku) untuk ASN maupun imbauan untuk swasta," jelas Airlangga.
Meski terdengar fleksibel, kebijakan ini tidak berlaku untuk semua sektor. Pemerintah menegaskan, layanan publik tetap harus berjalan normal dan tidak bisa sepenuhnya dialihkan ke sistem kerja dari rumah.
"(Berlaku untuk) ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik. (Koordinasi nanti) ada Kemenaker dan Mendagri," lanjut Airlangga seperti dilansir Tribuntrend.com.
Artinya, sektor-sektor vital seperti kesehatan, transportasi, dan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor.
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut WFH satu hari per minggu dapat mengurangi konsumsi BBM sekitar 20 persen, meski diakui tidak semua pekerjaan bisa dilakukan secara optimal dari rumah.
Di balik kebijakan ini, ada target besar yang ingin dicapai: penghematan bahan bakar minyak (BBM). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa WFH satu hari dalam sepekan bisa memangkas konsumsi BBM secara signifikan.
"Ada hitungan kasar sekali … (WFH bisa menghemat) seperlima, kira-kira 20 persen (penggunaan BBM)," jelas Purbaya.
Namun ia juga mengingatkan bahwa WFH bukan solusi tanpa batas. Ada pekerjaan tertentu yang tetap membutuhkan kehadiran fisik.
"WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH," katanya.
Kebijakan ini tak lepas dari situasi geopolitik global yang memanas, khususnya setelah ancaman dari Donald Trump terhadap Iran terkait akses jalur energi dunia.
Ketegangan ini berdampak langsung pada harga minyak global. Minyak Brent dilaporkan menyentuh kisaran 112,42 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di sekitar 98,51 dolar AS per barel.
Kondisi ini diperparah oleh potensi gangguan pasokan dari Selat Hormuz jalur vital yang dilalui sebagian besar distribusi minyak dunia.
Kebijakan WFH ini menunjukkan bahwa krisis energi tak hanya ditangani lewat sektor industri atau kebijakan fiskal, tetapi juga lewat perubahan gaya hidup dan pola kerja masyarakat.
Dengan mengurangi mobilitas harian perjalanan ke kantor, kemacetan, hingga konsumsi BBM pemerintah berharap tekanan terhadap energi bisa ditekan dari sisi domestik.
Namun di sisi lain, efektivitas kebijakan ini masih akan diuji: apakah benar mampu menghemat energi tanpa mengorbankan produktivitas?
Yang jelas, di tengah dunia yang tak menentu, bahkan keputusan bekerja dari rumah kini menjadi bagian dari strategi besar menjaga stabilitas negara. (*)
Editor : Agung Trihandono