JAYAPURA – Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua sebut, Papua mengalami kekurangan guru sebanyak 5000 orang.
Dari jumlah tersebut, lima daerah di Papua yang benar benar mengalami kekurangan guru diantaranya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen.
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pada DPPAD Provinsi Papua, Laorens Wantik mengatakan, penyebab kurangnya guru di lima kabupaten tersebut lantaran letak geografis dan kendala lainnya.
“Selain faktor geografis, ada guru di daerah tersebut namun tidak bisa tinggal lantaran tidak adanya rumah guru, belum juga menyangkut kenyamanan kepada guru. Sehingga itu, kami sedang mencari solusinya,” terang Laorens kepada Cenderawasih Pos, Minggu (25/6).
Sementara itu, lanjut Laorens menerangkan, empat daerah meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor dan supiori. Para gurunya kategori terpenuhi.
“Empat daerah tersebut lantaran akses mendapatkan guru masih muda dan juga ada kehadiran perguruan tinggi, itu berpengaruh baik dalam mengatasi kekurangan guru di suatu daerah tersebut,” terangnya.
Terkait dengan kekurangan ribuan guru tersebut, Laorens menyampaikan jika langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan Papua yakni melakukan pendataan secara terintegrasi untuk mendapatkan data yang akurat.
Termasuk, melihat kembali guru guru ASN yang ada di swasta jumlahnya berapa, guru guru yang terdaftar didalam sistem dapodik berapa, guru yang berada di lapangan berapa dan jumlah guru yang berada di dinas dinas.
“Saat ini yang dilakukan adalah memisahkan guru guru itu menurut wilayah layanan pendidikan. Memetakan wilayah kota, desa dan yang paling jauh adalah wilayah tiga T terdiri dari wilayah terdepan berbatasan langsung dengan negara atau berbatasan dengan kabupaten yang lain,” ucapnya.
Lanjutnya, langkah lainnya adalah guru guru yang tertumpuk di kota terutama ASN atau pendistribusiannya dobol, akan ditarik dan ditempatkan pada sekolah sekolah yang kekurangan guru.
"Sekolah yang tadinya misalnya siswanya hanya berjumlah 2-3 orang, kemudian gurunya lebih dari itu, maka kita akan melakukan penutupan terhadap sekolah tersebut. Begitu juga dengan sekolah sekolah di daerah desa dan 3T yang berdekatan dan bisa dilakukan di satuan pendidikan tertentu akan dilakukan penutupan. Dengan demikian, guru guru yang berada di sekolah tersebut akan menjadi penghematan di situ,” terangnya.
Menurut Laorens, pengadaan guru baru jauh lebih rumit. Sebab, perlu berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga itu, dalam jangka dekat ini. Untuk mengantisipasi kekurangan guru adalah revitalisasi kelembagaan menurut wilayah.
“Revitalisasi dampaknya adalah menutup beberapa sekolah, membangun sekolah terintegrasi atau sekolah terpadu antara SD, SMP dan SMA/SMK. Dengan demikian, gurunya bisa mengajar lintas, dan itu salah satu upaya yang kami rasa prioritas ketimbang mengadakan guru baru yang membutuhkan proses,” tuturnya.
Upaya lain yang dilakukan adalah, memperdayakan guru guru yang memasuki usia pensiun. Untuk mereka yang masih produktif, akan direkrut kembali guna menutupi kekurangan guru di suatu daerah.
Lantas, guru dan jenjang apa saja yang mengalami kekurangan di Papua ? Laorens mengatakan, menurut jenjang, sekitar 75 persen kekurangan guru di jenjang SD dan SMP. Sementara tingkat SMA/SMK, ada aspek kemandirian dari peserta didik.
“Untuk jenjang pendidikan SMA kekurangannya pada guru mata pelajaran seperti guru Bahasa Ingris, Bahasa Indonesia, IPA maupun sains ( matematika). Tingkat SMK kekurangan guru dibidang guru produktif,” terangnya
Terkait dengan kekurangan guru, hal yang paling penting adalah Dinas Pendidikan, Yayasan Penyelenggara Pendidikan harus berkolaborasi atau sinergi terkait dengan data guru. (fia/wen)
Editor : Administrator