CEPOSONLINE.COM, WAROPEN – Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Adat Waropen resmi dibuka pada Rabu (26/11) dengan dihadiri oleh berbagai unsur penting, menandai langkah serius masyarakat adat dalam merumuskan masa depan dan solusi atas hak-hak dasar mereka.
Pembukaan Mubes ke-IV ini dilakukan secara langsung oleh Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Novie Sogiharti mewakili Menteri HAM RI Natalius Pigai, bersama Bupati Waropen, Fransiscus Xaverius Mote, yang turut didampingi oleh Ketua DPRK Waropen, unsur Forkompimda, perwakilan MRP Papua, Dewan Adat Papua dan Waropen, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
Ketua Panitia Mubes Masyarakat Adat, Andre Wonatorei, menyampaikan apresiasi khusus kepada aparat keamanan atas izin pelaksanaan Mubes, mengingat adanya spekulasi dan penundaan sebelumnya.
Wonatorei menjelaskan bahwa tujuan utama Mubes ini adalah sebagai forum penyatuan konsep dan cara pandang serta menemukan solusi konkret tentang penyelamatan hak-hak dasar Masyarakat Adat Waropen.
"Maksud Mubes ini adalah menggali dan merumuskan masalah bersama tentang visi dan misi masa depan Masyarakat Adat Waropen," ujarnya.
Target capaian Mubes adalah mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat adat dan mempertemukan mereka untuk berdiskusi mengenai proteksi prinsip dan kemitraan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Jilid I dan II.
Andre Wonatorei secara khusus mengapresiasi niat baik dari Pemerintah Kabupaten Waropen, melalui Bupati Waropen Drs. FX Mote.
"Kami sangat mengapresiasi niat baik dari pemerintah melalui Bupati F.X. Mote, yang bukan saudara, bukan sekandung, tetapi mempunyai rasa dalam menjaga hak-hak masyarakat adat Waropen. Untuk memajukan Waropen, dimulai dari para-para adat," tegasnya.
Senada dengan tujuan tersebut, Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP) yang mewakili Ketua DAP Mananwir Beba Yan Pieter Yarangga, menyampaikan bahwa Mubes ini merupakan bagian dari proses panjang yang telah dijalani sejak Kongres Rakyat Papua Tahun 2000.
"Mubes ke-IV Tahun 2025 ini adalah upaya membangun struktur kepemimpinan masyarakat adat yang sudah dijalani sejak 20 tahun lebih," ujar perwakilan DAP.
Proses ini bertujuan menguatkan kelembagaan struktur kepemimpinan di semua tingkatan, setelah penegasan pembentukan tujuh wilayah adat Papua sebagai dasar pemetaan lembaga adat.
Inti dari upaya ini adalah revitalisasi sistem sosial budaya Papua, menjadikan kepemimpinan adat sebagai prioritas pilar identitas dalam menjaga tanah dan hak ulayat, serta fondasi bagi pembinaan generasi Papua.
Dewan Adat Papua berharap Mubes Waropen ini dapat semakin memperkuat masyarakat adat dalam menjaga warisan leluhur dan memperjuangkan hak-hak dasar Masyarakat Adat Waropen dan Papua pada umumnya. (*)