CEPOSONLINE.COM, WAROPEN – Tahapan krusial menjelang Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Adat Waropen resmi dimulai dengan digelarnya kegiatan Pra-Konferensi.
Acara ini ditegaskan sebagai bagian fundamental dari mekanisme pengambilan keputusan untuk memastikan arah yang jelas dan terpadu bagi masa depan masyarakat adat, Selasa (4/11).
Dalam sambutannya, Wakil Ketua II Dewan Adat Waropen, Marselus Daimboa yang mewakili Ketua Dewan Adat, menekankan bahwa Pra-Konferensi adalah forum penting untuk mendiskusikan berbagai isu strategis, ide, dan konsep visi tentang masa depan masyarakat adat, termasuk program-program yang akan dibawa ke Mubes.
"Sebelum kita masuk ke Mubes, kita harus melakukan Pra-Konferensi lebih dulu. Ini adalah waktu untuk mendiskusikan tuntas, mulai dari struktur das dan keret, seperti apa kepemimpinan (leadership) yang kita harapkan, apakah kelembagaan sera masih ada, hingga bagaimana kelembagaan keret dipertahankan," ujar Marselus Daimboa.
Beliau menyoroti bahwa Waropen saat ini menghadapi banyak pergeseran nilai yang memerlukan perhatian serius dari komunitas adat.
Oleh karena itu, konsolidasi internal dalam forum ini diharapkan mampu menghasilkan kekuatan untuk membangun kemitraan yang strategis dengan pemerintah daerah ke depan.
Daimboa juga mengingatkan bahwa meskipun secara legal undang-undang menyatakan tanah, air, dan udara adalah milik negara, hak-hak masyarakat adat tetap harus diperhatikan.
"Kita harus duduk bersama-sama.”
“Setiap adat, agama, dan pemerintah memiliki porsi masing-masing dalam pembangunan," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menantang peserta agar memanfaatkan momentum pra-konferensi ini untuk mencari solusi agar masyarakat adat tidak terus hidup dalam kemiskinan dan keterpurukan. Marselus bahkan menyinggung perkembangan global.
"Dunia sudah masuk dalam AI (Kecerdasan Buatan). Masyarakat adat Waropen apakah sudah siap melihat perkembangan teknologi saat ini?" tanyanya, menekankan perlunya kesiapan dan adaptasi teknologi di tengah masyarakat adat.
Hasil dari Pra-Konferensi ini akan menjadi bekal utama untuk Musyawarah Besar (Mubes) yang akan datang, dengan harapan menghasilkan payung hukum dan arah yang jelas untuk menjamin hak-hak masyarakat adat Waropen. (*)