CEPOSONLINE.COM, WAROPEN — Pemerintah Kabupaten Waropen memastikan pembangunan daerah tidak hanya sejalan dengan program strategis nasional, tetapi juga menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat di tingkat lokal.
Hal ini ditegaskan Bupati Waropen, FX Mote, saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna V DPRK Waropen tentang Pengantar Perubahan RKPD, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA), dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, Kamis 18 September 2025.
Dalam paparannya, FX Mote menekankan fokus pembangunan Waropen tahun 2025 akan diarahkan pada peningkatan mobilitas masyarakat, konektivitas antar wilayah, pemerataan energi, serta penguatan kehidupan sosial dan keagamaan.
“Perubahan KUA-PPAS ini bukan sekadar penyesuaian angka, tetapi upaya nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat Waropen. Infrastruktur, transportasi, pelayanan publik, hingga sektor sosial dan keagamaan menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Beberapa program penting yang masuk dalam prioritas di antaranya rehabilitasi Kantor Bupati Waropen di Botawa, penyediaan fasilitas pendukung bagi KM Dorolonda yang mulai melayani Waropen sejak Februari 2025, serta kerja sama subsidi dengan PT Belibis Papua Mandiri untuk operasional kapal cepat KM Ekspres Bahari 99 guna memperlancar transportasi laut.
Di bidang sosial dan pelayanan publik, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan status 11 kampung pemekaran di Distrik Kirihi, Walai, dan Masirei menjadi kampung definitif.
Selain itu, disiapkan penyelesaian masalah kelistrikan bersama PT. PLN, tindak lanjut status 500 tenaga honorer K2, hingga pelaksanaan Musyawarah Besar Masyarakat Adat Waropen.
Tak hanya itu, dukungan juga diberikan melalui penyediaan fasilitas kerja DPRK Waropen, serta pemberian bantuan hibah untuk lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat seperti Sinode GKI di Tanah Papua, PKK, GOW, dan lembaga keagamaan lainnya.
FX Mote menjelaskan, penyusunan KUPA dan PPAS 2025 memiliki tiga tujuan utama.
Pertama, menjaga kesinambungan pembangunan sesuai RPJMD Kabupaten Waropen 2021–2025.
Kedua, menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi, terutama agenda percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Ketiga, menjamin efisiensi serta akuntabilitas anggaran agar setiap rupiah APBD benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia berharap, rancangan KUA – PPAS 2025 dapat segera dibahas bersama DPRK Waropen sesuai amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.
“Ini adalah wujud komitmen kita bersama untuk membangun Waropen yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya. (*)