CEPOSONLINE.COM, WAROPEN – Guna meningkatkan pelayanan dan menjaga keamanan di wilayah perairan, Polres Waropen memulai pembangunan Markas Komando (Mako) Satuan Polisi Air dan Udara (Satpol Airud) di Kampung Sanggei, Distrik Urei Faisei, Senin (15/09).
Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Kapolres Waropen AKBP Iip Syarif Hidayat, Wakapolres Waropen Kompol Jerry Koagouw, para pejabat utama Polres, serta tokoh adat dan masyarakat setempat, turut hadir anggota dan pimpinan Pol Pos Airud Polres Waropen.
Kapolres AKBP Iip Syarif Hidayat menjelaskan bahwa pembangunan Mako ini merupakan respons atas tingginya aktivitas masyarakat di wilayah perairan dari pagi hingga malam.
Ia menyebut, intensitas keramaian tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan laut.
Oleh karena itu, pembangunan Mako Satpol Airud di lokasi yang strategis ini akan mempercepat respons dan layanan kepada masyarakat, tanpa harus menunggu personel dari kantor Polres di Waren.
Meski sebenarnya kantor Pospol Airud sudah ada, tidak jauh dari lokasi, namun perlu dilakukan peningkatan ruangan.
Kapolres menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Suku Besar Masyarakat Kampung Sanggei, Yusak Bisi Wonatorei, yang telah memberikan lahan untuk pembangunan.
Ia juga mengakui bahwa kantor Satpol Air yang selama ini beroperasi merupakan swadaya dari masyarakat.
Dengan adanya Mako baru yang representatif, ia berharap pelayanan kepolisian di sektor perairan dapat berjalan lebih maksimal dan mendekatkan diri dengan masyarakat.
Pembangunan Mako ini juga akan berdampak pada penambahan personel. Saat ini, Pos Pol Air hanya memiliki sembilan personel.
Namun, dengan status yang dinaikkan menjadi Mako Satpol Airud, personel akan ditambah sesuai kebutuhan.
Kapolres menegaskan bahwa satuan Polair membutuhkan anggota yang lebih banyak dibanding pos polisi biasa.
Pembangunan akan dilakukan secepatnya, sesuai dengan ketersediaan anggaran. Namun, ia menjelaskan bahwa saat ini proses masih swadaya karena status tanah yang baru dilepas dan akan diurus sertifikatnya.
Pembangunan permanen oleh pemerintah pusat melalui Biro Perencanaan Mabes Polri baru bisa dilakukan setelah sertifikat terbit.