waropen

Target Lepas dari Status Disclaimer BPK, Pemkab Waropen Genjot Laporan Keuangan

Senin, 15 September 2025 | 15:14 WIB
Ilustrasi - Pemkab Waropen saat ini menggenjot penyelesaian laporan keuangan agar lepas dari status disclaimer BPK RI (kepriprov)

CEPOSONLINE.COM, WAROPEN – Pemerintah Kabupaten Waropen memprioritaskan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan untuk tahun 2024 dan Triwulan I 2025.

Langkah ini merupakan upaya serius pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta untuk memperbaiki opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selama ini masih berada pada status disclaimer.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Waropen, Jaelani, menekankan bahwa hal ini adalah prioritas utama yang harus diselesaikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam arahannya saat apel pagi, Senin (15/09) Pj Sekda Jaelani mengungkapkan keprihatinannya terhadap lambatnya penyelesaian laporan keuangan.

"Hingga saat ini, baru enam OPD yang telah menyelesaikan laporan keuangan," ujar Jaelani.

Ia mendorong OPD lainnya untuk segera menyusul agar buku laporan keuangan dapat dicetak tepat waktu.

OPD yang sudah menyelesaikan laporan keuangan antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dan Badan Penanggulangan Bencana.

Selain laporan keuangan rutin, Jaelani juga mengingatkan OPD untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2024.

Koordinasi dengan inspektorat daerah sangat penting untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK, termasuk pengembalian temuan, dapat diselesaikan dengan baik.

"Ini adalah bentuk catatan dari rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Apakah itu pengembalian, dll," tambahnya.

Ia menekankan bahwa tanpa tindak lanjut yang serius, upaya untuk meraih opini yang lebih baik akan sia-sia.

Dengan memaksimalkan kinerja di tiga bulan terakhir tahun ini, Pemkab Waropen berharap proses audit berikutnya oleh BPK dapat berjalan lebih efektif.

Pj Sekda Jaelani mengajak seluruh ASN dan OPD untuk menunjukkan keseriusan agar Pemkab Waropen bisa keluar dari status disclaimer BPK.

"Ini harus menjadi motivasi untuk bisa dilaksanakan," katanya, seraya menegaskan bahwa kerja sama dan komitmen seluruh pihak adalah kunci untuk mencapai target tersebut. (*)

Tags

Terkini