• Senin, 22 Desember 2025

Dinas Pendidikan Papua Tengah Mulai Sosialisasikan Pendidikan Gratis Bagi SMA SMK Sebelum Dilaunching Gubernur

Photo Author
- Sabtu, 26 Juli 2025 | 20:47 WIB
Plt. Kabid Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan, Yulianus Kuayo saat membuka Rapat Koordinasi dan Validasi Data Program Pendidikan Sekolah Gratis jenjang SMA/SMK/sederajat di Nabire, Jumat (25/7)
Plt. Kabid Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan, Yulianus Kuayo saat membuka Rapat Koordinasi dan Validasi Data Program Pendidikan Sekolah Gratis jenjang SMA/SMK/sederajat di Nabire, Jumat (25/7)

CEPOSONLINE.COM, NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi (Rakor) program pendidikan sekolah gratis jenjang SMA dan SMK Di Timika pada Sabtu, (26/7/2025). 

Rakor ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Puncak, Puncak Jaya dan Mimika. 

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Fasilitas Pendidikan, Yulianus Kuayo menjelaskan komitmen pemerintah pada masa kepemimpinan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley yang mendorong program pendidikan sekolah gratis sebagai bagian dari visi-misi Gubernur dan wakil Gubernur Papua Tengah.

“Pendidikan gratis ini bukan hanya jargon. Ini program nyata yang dirancang untuk mengatasi berbagai masalah mendasar seperti anak putus sekolah, buta huruf, hingga kesenjangan akses di daerah-daerah terpencil,” ujar Yulianus Kuayo.

Kuayo menyampaikan bahwa berdasarkan data Dapodik dan hasil analisis internal, terdapat sekitar 205.000 anak di Papua Tengah yang belum mengenyam pendidikan atau tidak sedang bersekolah.

Mereka terbagi dalam beberapa kategori: Anak yang sama sekali belum pernah masuk sekolah (buta huruf). Anak yang putus sekolah di jenjang SD, SMP, SMA/SMK karena berbagai faktor seperti kemiskinan, kehamilan remaja, atau pengaruh lingkungan. Lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK.

“Rata-rata anak perempuan putus sekolah karena hamil, sedangkan anak laki-laki banyak yang terpengaruh oleh alkohol,” tambahnya.

Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pendidikan berencana menerapkan kelas terintegrasi, yaitu program inklusif yang memberi ruang bagi remaja yang hamil agar tetap bisa melanjutkan sekolah tanpa dikeluarkan dari sistem pendidikan formal.

Program sekolah gratis ini tidak hanya menyasar pada peserta didik, tapi juga menyentuh aspek kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan. Salah satu fokusnya adalah menggunakan anggaran untuk mendanai kekurangan guru dan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.

“Sekolah ada, murid ada, tapi kalau gurunya tidak ada, lalu siapa yang mengajar? Dana pendidikan ini harus menjawab juga persoalan distribusi dan ketersediaan guru,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa tujuan akhir dari program ini adalah meningkatkan daya saing generasi muda Papua Tengah, sehingga mereka mampu bersaing secara nasional dan global.

Ia mengajak semua pihak untuk ketja bersama termasuk distribusi data dan fasilitas. 

“ Jadi, Semua pihak harus bekerja bersama untuk memastikan program sekolah gratis ini menyentuh anak-anak yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya. (*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Agung Trihandono

Tags

Rekomendasi

Terkini

X