“Kita bicara Manokwari yang juga merupakan penghasil sumber daya pertanian terbesar di Papua Barat.”
“Oleh sebab itu, Pemkab Manokwari dan Kapolda Papua Barat saya minta untuk tertibkan kembali ini, ditata ulang,” katanya.
Apalagi, lokasi tambang ilegal itu masuk kawasan hutan konservasi Pegunungan Arfak.
Hal ini perlu dikaji kembali dan didorong alih fungsi status lahan pertambangan dari hutan konservasi.
Namun, perlu terlebih dahulu dikonsultasikan dengan ahli geologi terkait berapa luas wilayah pertambangan rakyat yang diizinkan pemerintah.
Langkah selanjutnya ialah mendorong revisi peraturan tata ruang wilayah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan Gubernur dan DPR Papua Barat.
Dasar inilah yang nantinya dapat memberikan rujukan terhadap alih fungsi kawasan konservasi Pegunungan Arfak ke wilayah pertambangan rakyat.
“Namun, yang harus diperhatikan, kalau itu masuk wilayah pertambangan rakyat, tetap tidak boleh menggunakan alat berat,” tegas Mandenas.
“Inilah yang kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Kami bersyukur masyarakat sudah paham dan akhirnya menerima langkah penertiban dari pemerintah.”
Mandenas meminta Bupati Manokwari dan Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat melakukan pendampingan jangka panjang terhadap kelompok masyarakat di Waserawi.
“Tolong disiapkan legalitas hukum yang baik, sehingga masyarakat di Waserawi bisa terlibat mengelola potensi sumber daya alam yang mereka miliki, sesuai dengan amanat dan semangat Presiden Prabowo Subianto, di mana sumber daya alam yang ada kita gunakan dan kelola untuk kemakmuran rakyat.”
“Ke depan, masyarkat Waserawi harus ikut mengelola SDA emas yang ada di wilayah Waserawi.”
Mandenas yang juga Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, Waserawi menjadi pintu masuk penertiban tambang-tambang ilegal di seluruh Papua.
“Mudah-mudahan ini selesai, sehingga kita tertibkan tambang-tambang ilegal wilayah Papua lainnya, terutama yang marak terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.”
“Ini sudah menjadi program prioritas Presiden Prabowo, sehingga DPR RI juga tentunya mengawasi secara ketat.”
