CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA-Koordinator Wilayah Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Papua Raya–Maluku, Denny Hendry Bonai, mengapresiasi langkah Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua yang secara aktif memperjuangkan pembangunan Papua ke depan. Upaya tersebut membuahkan hasil positif setelah para gubernur melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah se-Tanah Papua menerima “kado istimewa” berupa penambahan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk tahun anggaran 2026.
Presiden RI secara langsung memerintahkan Kementerian Keuangan untuk menaikkan alokasi Dana Otsus yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp10 triliun menjadi Rp12 triliun.
Dengan demikian, terdapat tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk Papua pada tahun anggaran 2026.
Menurut Denny, penambahan Dana Otsus tersebut merupakan langkah strategis dan sangat penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus difokuskan pada sektor-sektor utama yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, diantaranya sektor kesehatan, pendidikan, pemberdayaan eekonomi rakyat Papua serta sektor lain.
"Kami melihat bahwa jika Dana Otsus hanya sebesar Rp10 triliun, nilainya sangat kecil, apalagi Papua kini telah dimekarkan menjadi enam provinsi. Dengan adanya penambahan menjadi Rp12 triliun, setidaknya ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program-program strategis Otonomi Khusus," ujar Denny kepada Cenderawasih Pos, Jumat (19/12/2025).
Ia menambahkan, dengan bertambahnya Dana Otsus, pemerintah daerah harus benar-benar selektif dan tepat sasaran dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Menurutnya, sektor kesehatan masih menjadi persoalan serius di Papua dan membutuhkan perhatian khusus, baik dari sisi fasilitas, tenaga medis, maupun pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil.
"Selain kesehatan, sektor pendidikan juga tidak kalah penting. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun sumber daya manusia Papua yang unggul dan berdaya saing, termasuk juga permberdayaan ekomomi rakyat," jelasnya.
Denny juga menyoroti kondisi fiskal daerah, khususnya di Provinsi Papua, yang pada tahun 2026 hanya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2,03 triliun. Dengan keterbatasan tersebut, ia mendorong pemerintah daerah agar bekerja lebih maksimal dan kreatif dalam mengelola potensi daerah.
"Pemerintah daerah harus mampu mengelola aset-aset daerah dan sumber daya alam yang ada secara optimal, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat. Jika tidak kreatif dan inovatif, maka pertumbuhan ekonomi Papua akan melambat," tegasnya.
Lebih lanjut, Denny menekankan pentingnya pengelolaan Dana Otsus yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia meminta agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun program yang terstruktur, terukur, dan memiliki capaian jangka panjang yang jelas.
"Jangan hanya sekadar membuat program, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Dana Otsus harus benar-benar menjawab kebutuhan rakyat Papua," ujarnya.
Sebagai lembaga pengawas, DPR Papua, lanjut Denny, memastikan akan melakukan kontrol ketat terhadap pengelolaan Dana Otsus maupun pembangunan daerah yang bersumber dari APBD induk. Pengawasan tersebut dinilai penting agar target dan capaian pembangunan di tahun 2026 dapat terlaksana dengan lebih baik.
Selain itu, ia juga mengajak masyarakat Papua untuk turut berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
