CEPOSONLINE.COM, BALI – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Ribka Haluk, menegaskan komitmen kuat Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung program nasional eliminasi malaria, khususnya di wilayah-wilayah endemik seperti Tanah Papua.
Hal ini disampaikan saat dirinya menghadiri secara langsung Opening Ceremony 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination di Graha Paruman Hilton Bali Resort, Badung, Nusa Dua, Bali, Selasa, 17 Juni 2025.
Wamendagri Ribka Haluk mengapresiasi sinergitas lintas kementerian dan negara dalam mendorong eliminasi penyakit malaria yang masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.
“Saya, atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri, menyampaikan apresiasi kepada Bapak Menteri Kesehatan dan kepada negara-negara sahabat yang hadir dan telah menyampaikan komitmennya terhadap eliminasi malaria di Indonesia.”
“Kami juga memberikan apresiasi tinggi kepada provinsi-provinsi yang telah menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan atas keberhasilannya mencapai status bebas malaria,” ungkap Ribka Haluk dalam konferensi pers bersama sejumlah media nasional dan internasional.
Baca Juga: Wamendagri Ribka Haluk Pimpin Rapat Strategi Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia
Namun, di tengah capaian tersebut, Wamendagri secara tegas menyampaikan bahwa pekerjaan rumah besar yang masih harus dituntaskan adalah eliminasi malaria di kawasan Tanah Papua yang kini telah dimekarkan menjadi enam provinsi.
“PR besar kita saat ini adalah Tanah Papua dengan enam provinsinya. Tadi Bapak Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa sekitar 93 persen dari total kasus malaria nasional berasal dari wilayah ini."
"Ini menjadi perhatian serius dan harus menjadi prioritas kerja pemerintah daerah ke depan,” tegasnya.
Wamendagri menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki mandat penting untuk memastikan bahwa upaya eliminasi malaria masuk secara konkret ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Tugas Kementerian Dalam Negeri adalah memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di enam provinsi di Papua benar-benar mengalokasikan anggaran khusus untuk program eliminasi malaria. Ini bukan sekadar janji, tapi harus menjadi rencana aksi yang terukur dan terarah,” tegasnya.
Ia menekankan, dukungan Kemendagri terhadap program ini adalah bagian dari kontribusi nyata menuju Indonesia Emas 2045, yaitu visi Indonesia sebagai negara maju dengan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
“Eliminasi malaria bukan hanya isu kesehatan, tapi juga strategi besar dalam pembangunan manusia Indonesia. Karena tanpa masyarakat yang sehat, mustahil kita bisa bicara tentang daya saing dan produktivitas menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Ribka Haluk.
