CEPOSONLINE.COM, WAMENA - Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) membangun 2200 rumah bagi warga di Papua Pegunungan.
Hal itupun langsung ditindaklanjuti oleh Menteri KKP Maruar Sirat, dengan mengecek lokasi pembangunan 2200 rumah tersebut beberapa waktu lalu.
Saat mengecek lokasi pembangunan rumah tersebut, Maruar Sirat didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Pembangunan 2200 rumah di Papua Pegunungan pun mendapat respon positif dari Anggota DPD RI Arianto Kogoya.
Senator Arianto Kogoya juga menyarankan, agar dalam pembangunan 2200 rumah harus melibatkan pengusahan dan pekerja lokal Papua Pegunungan.
"Kalau ambil dari luar nanti ada kecemburuan sosial dan berakibat gangguan keamanan sehingga pembangunan mandek," kata Arianto Kogoya dalam siaran persnya, Kamis (14/8/2025).
Lanjut Senator Arianto Kogoya, keterlibatan pengusahan dan pekerja lokal tidak hanya dalam proyek pembangunan 2200 rumah.
Tetapi juga sambung Arianto Kogoya, di setiap pembangunan dan sumber daya yang dikelola di Papua Pegunungan.
"Orang Asli Papua (OAP) harus menjadi pelaku dan subjek pembangunan," tegasnya.
Senator Arianto Kogoya menyampaikan persoalan keterbatasan dana alokasi umum (DAU) Papua Pegunungan.
Menurutnya, karena keterbatasan itu banyak program pemerintah daerah (pemda) yang tidak bisa berjalan.
Olehnya itu, Arianto meminta Mendagri Tito Karnavian menyampaikan persoalan ini ke Presiden Prabowo Subianto.
"Dengan tujuan bapak presiden bisa menerbitkan inpres khusus bagi Papua Pegunungan dan lima provinsi lainnya di Tanah Papua," tuturnya.
Lebih lanjut Senator Arianto Kogoya juga menyuarakan tingkat kesulitan, kemahalan, geografis dan gangguan keamanan yang dihadapi di wilayah Papua Pegunungan.
