CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Sebagai proses pemantapan kerja pemerintahan di Daerah Otonom Baru (DOB), Kemendagri telah melakukan evaluasi Triwulan I atas kinerja agenda agenda strategis yang dijalankan Pj Gubernur Papua Pegunungan selama masa kepemimpinannya.
Dalam proses evaluasi Triwulan I ini, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai, menyampaikan Laporan Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada Triwulan I sejak 13 November 2023 hingga 28 Februari 2024, di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Adapun perhatian penting dalam proses evaluasi Triwulan I ini difokuskan ke 10 indikator prioritas, mencakup penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran, kesehatan, perizinan usaha, BUMD dan usaha ekonomi, penyerapan anggaran APBD dan inovasi kegiatan unggulan.
Demikian pula, dilakukan evaluasi atas 12 Roadmap (Peta Jalan) DOB sebagai kesiapan provinsi baru.
Dari proses evaluasi ini, Pj Gubernur Velix Wanggai, menekankan 5 strategi utama yakni, pertama, Pemprov Papua Pegunungan menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah 8 kabupaten dalam membangun komunikasi sosial guna menguatkan rasa percaya (trust building) atas kehadiran DOB, membangun identitas jati diri dan kebanggaan daerah serta pentingnya afirmasi pembiayaan di tengah kemahalan harga di wilayah Pegunungan.
“Melalui berbagai program pelayanan dasar ini, sebenarnya ditujukan untuk mengangkat potensi sumber daya manusia masyarakat pegunungan dalam kerangka transformasi pemikiran, budaya dan adaptasi atas kebijakan kebijakan pembangunan yang berubah dari waktu ke waktu,” ucap Velix, dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Rabu (28/2/2024).
Kedua, dalam 3 bulan terakhir ini Pemprov Papua Pegunungan mengawal intens beberapa agenda prioritas pemerintah di daerah pegunungan, seperti penanganan inflasi, stunting dan pelayanan kesehatan, kemiskinan ekstrem, pengangguran, perijinan dan investasi daerah, penggunaan APBD yang berkualitas dan tepat sasaran.
“Dalam 3 bulan terakhir, dilakukan berbagai langkah terpadu dalam menangani inflasi, tingkat harga yang tinggi.”
“Perhatian ditujukan keperbaikan dan penataan sistim logistik dan konektivitas, baik pembukaan subsidi tol udara Timika – Wamena, peningkatan peran jalur sungai di Yahukimo dan perbaikan akses jalan Trans Papua, maupun pembukaan sentra sentra pertanian baru di Yalimo, Jayawijaya, dan Yahukimo.”
“Selain itu, dilakukan operasi pasar murah dan distribusi Bantuan Cadangan Beras,” terangnya.
Tak hanya itu, agenda prioritas juga difokuskan ke pelayanan kesehatan dsn pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengurangi angka kemiskinan dari 16,5 persen di 2022 menurun ke 16, 1 persen di tahun 2023.
“Dalam pelayanan kesehatan, Pemprov Papua Pegunungan fokus ke peningkatan rumah sakit yang telah beroperasi di 8 kabupaten. Perhatian utama kepada RSUD Wamena yang menjalankan pelayanan regional, serta perhatian ke RSUD Nduga yang 4 bulan terakhir tidak beroperasi.”
“Karena itu, Pemprov membentuk tim terpadu stunting guna menyatukan langkah langkah peningkatan pelayanan kesehatan dan langkah pendukung lainnya,” ujarnya
