Melihat dampak tersebut, pihak rektorat memutuskan untuk mengubah sistem pembayaran agar tidak ada lagi mahasiswa yang lulus tanpa bisa mengambil ijazahnya.
“ Mulai dari masa kepemimpinan saya dan seterusnya, tidak boleh lagi ada penambahan beban seperti sebelumnya. Cukup sudah 664 alumni itu menjadi pelajaran,” ujarnya.
Untuk meringankan beban mahasiswa, universitas memberikan potongan biaya sebesar 20 persen bagi yang melunasi tepat waktu. Selain itu, Rektor Tekege membuka ruang dialog bagi mahasiswa yang masih memiliki kendala pembayaran.
“ Saya minta mahasiswa yang masih bermasalah datang langsung menemui saya pada 11 November 2025, sebelum pelaksanaan wisuda pada 13 November 2025. Kita bicarakan baik-baik agar semua bisa wisuda dengan tenang,” katanya.
Menanggapi aksi mahasiswa yang menolak kebijakan ini, Tekege justru memberikan apresiasi. Ia menilai langkah mahasiswa menyuarakan pendapatnya sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan kampus.
“ Saya apresiasi apa yang mahasiswa sampaikan. Mereka tidak diam-diam, karena kita butuh keterbukaan. Jangan tutup-tutupi, sebab kalau ditutup terus, lama-lama bisa bengkak dan meledak,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan baru ini dapat memperbaiki sistem administrasi kampus sekaligus membantu alumni agar lebih siap bersaing di dunia kerja.
