CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Penjabat (Pj). Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk melalui sambutan yang dibacakan Pelaksana harian (Plh) Sekretaris daerah Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik meminta agar organisasi perangkat (OPD) di Provinsi Papua Tengah agar dapat memacu realisasi anggaran tahun 2023 di akhir tahun.
“Kita sudah memasuki minggu kedua bulan Desember. Penyerapan kita baru mencapai 54,86 % dari total dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang kita punya sebesar 2,7 Triliun . Masih ada 45 koma sekian persen atau sekitar 1,2 Triliun lebih yang belum terserap dan harus kita kejar penyerapannya untuk mencapai kurang lebih 80 % di akhir tahun,” kata Damanik saat membacakan sambutan Pj.Gubernur Papua Tengah dalam Apel gabungan, Senin (11/12/2023) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah.
Damanik menegaskan, Pimpinan OPD dapat berkeja sama dengan seluruh stafnya untuk mengejar target penyerapan anggaran di akhir tahun 2023.
‘’ Penyerapan kita masih sangat jauh dan waktu efektif tinggal dua minggu. Mohon keseriusan dari seluruh OPD mulai dari Tingkat pimpinan sampai yang terendah untuk lakukan percepatan-percepatan di OPD masing-masing,’’ tegas Damanik.
Menurutnya, jika penyerapan anggaran mencapai 60% saja, sebenarnya itu sangat jauh dari harapan. Pemerintah gagal melakukan penyerapan padahal pendapatan pemerintah provinsi Papua Tengah berada di Peringkat II terbesar nasional.
‘’ Uang ada, Masyarakat masih miskin atau belum terlayani maka yang salah adalah pelayannya atau ASNnya. Ini menjadi koreksi di hati dan Nurani kita untuk dapat mengejar target secara maksimal untuk melayani masyarakat dengan penyerapan anggaran yang ada,’’ tegasnya.
Damanik menjelaskan, Jika dihitung dari penyerapan selama seminggu yang pada apel minggu lalu pihaknya mengumumkan penyerapan anggaran mencapai 50% dan apel hari ini hanya naik sekitar 4% maka itu terbilang cukup rendah.
‘’ Jika saya melihat pergerakan yang ada dalam minggu ini hanya pembayaran tanah untuk Pembangunan pusat pemerintah Provinsi Papua Tengah sebesar 120 Miliar berarti penyerapannya hanya untuk pembayaran tanah dan yang lain hanya kecil-kecil saja, ‘’ tegas Damanik lagi.
Damanik menegaskan, apabila ada pimpinan OPD atau Bendahara yang hilang-hilang dan tidak proses pencairan maka sebaiknya itu dilaporkan ke Badan Pengawas Keuangan (BPK).
‘’ Lebih-lebih bendahara, kalau hilang-hilang dan tidak proses pencairan dana dari OPD dilaporkan saja ke BPK,’’ tegasnya.
Ia juga berharap, ada komunikasi dan koordinasi yang dibangun antara pimpinan OPD dan bawahan sehingga proses penyerapan anggaran ini dapat terealisasi dengan baik dan lancar.
‘’ Karena dalam melakukan suatu pekerjaan, Pimpinan OPD tidak bisa buat apa-apa ketika bawahannya tidak kuat begitu juga sebaliknya. Maka, saya hara pada komunikasi dan kordinasi yang lebih efektif agar peneyerapan anggaran dapat tercapai sesuai target yang kita inginkan bersama,’’ harapnya.
Damanik menjelaskan, setidaknya dalam minggu ini semua pimpinan OPD mengejar penyerapan mencapai 70 % dan untuk mencapai kesana, setiap hari akan dicek pergerakan penyerapannya oleh pimpinan daerah.
‘’ Tidak ada alasan lagi, minggu ini yang sifatnya kemasyarakatan sudah harus diproses terutama batuan sosial (bansos),’’ tegasnya.
