CEPOSONLINE.COM, WAMENA - Sampai dengan hari pertama pelaksanaan pendaftaran Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengaku belum mendapatkan mendapatkan tambahan personel pengamanan khususnya BKO dari Polda Papua.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Fredy Wamu menyatakan hari ini sudah dimulai dibuka pendaftaran untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, namun terkait dengan masalah keamanan, mengingat belum lama ini ada pembakaran kantor KPU Papua Pegunungan akibat belum ada pasukan Bawah Kembali Operasi (BKO) dari Polda Papua.
"Jadi Kami KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan belum ada personil BKO dari Polda Papua yang bertugas di kantor -kantor tersebut karena terkendala dengan belum ada realisasi dana hibah dari KPU Provinsi Papua Pegunungan kepada Polda Papua guna menyiapkan droping anggota BKO kepada kita di wilayah Papua Pegunungan,"ungkapnya saat ditemui di gedung Tongkonan Wamena, Selasa (27/8/2024).
Fredy menegaskan hari ini KPU dan Bawaslu Papua Pegunungan sedikit kuwalahan menghadapi beberapa massa yang datang demo damai, sehingga sangat dirasakan tugas-tugas yang dilakukan menjadi tersendat karena kurangnya pengamanan.
"Kami meminta kepada Bapak Mentri Dalam Negeri, melalui melalui PJ Gubernur Papua Pegunungan untuk memperhatikan bagian ini untuk memberikan dana hibah secepatnya kepada Polda Papua agar dapat mendukung kami penyelenggara pilada dalam pengamanan,"tegasnya
Di tempat yang sama komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Melkianus Kambu menyatakan kantor KPU Papua Pegunungan dibakar salah satunya akibat dari kurangnya pengamanan khususnya BKO dari Polda Papua.
"Kami minta kepada PJ Gubernur Papua Pegunungan untuk memperhatikan penganggaran hibah untuk TNI/Polri , khususnya Polda Papua, sebab untuk Provinsi Papua Tengah, Papua selatan sudah didroping personil lantaran hibah pengamanan tersebut telah direalisasi oleh pemerintahnya sehingga personil BKO ini sudah didroping kesana,"katanya
Untuk Papua Pegunungan sendiri sampai saat ini belum ada BKO dari Polda Papua karena anggaran hibah tidak disediakan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, padahal kalau dilihat daerah ini yang dipetakan sangat rawan bersama dengan Papua tengah.
"Kami mengharapkan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bisa mencari jalan keluar terkait masalah ini, sebab sampai dengan pembukaan pendaftaran ini , belum ada penganggaran hibah pengamanan sama sekali sehingga Polda Papua tidak mendroping personilnya ke Papua Pegunungan," tutup Melkianus Kambu. (*)