CEPOSONLINE.COM, KEEROM - Plt. Bupati Kabupaten Keerom, Wahfir Kosasih menghadiri sekaligus membuka kegiatan Rapat Koordinasi integrasi dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom tahun 2024, kegiatan ini berlangsung di Hotel Arso Grand, Jumat (22/11/2024).
Kegiatan diselenggarakan oleh Kantor Perbatasan Provinsi Papua bersama Kantor Perbatasan Kabupaten Keerom dan juga melibatkan stakholder jajaran dan pihak-pihak terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wahfir Kosasih menyampaikan bahwa Rakor ini dalam rangka perencanaan pembangunan Pos Lintas Batas Di Distrik Waris Kabupaten Keerom.
Kata Wahfir Kosasih, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, tentang wilayah negara bahwa dalam pengelolaan batas wilayah negara, pemerintah diberikan wewenang untuk menjaga keutuhan, kedaulatan dan keamanan wilayah negara serta kawasan perbatasan.
"Kebutuhan untuk mengelola wilayah negara dilakukan pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan keamanan antara lain dilaakukan dengan startegi kebijakan membangun pos lintas batas negara yang berfungsi sebagai beranda dan halaman depan negara, buffer zone atau zona pertahanan negara, serta pusat dimulainya pengembangan ekonomi baru di kawasan perbatasan," ujarnya.
Menurutnya, dukungan, antusiasme dan harapan masyarakat serta pemerintah daerah kepada negara agar dibangun PLBN sangat tinggi.
"Melalui kajian serta bantuan masyarakat dan perjuangan yang sangat panjang akhirnya melalui surat kepala BNPP bapak Tito Karnavian nomor:bwn.86.01/1748/xi/
2024 tanggal 18 nopember 2024 bahwa PLBN Waris Kabupaten Keerom Provinsi Papua masuk dalam 8 kawasan perbatasan negara dengan aktivitas lintas batas negara yang akan dibangun PLBN.
"Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan masukan untuk BNPP melalui badan pengelola perbatasan dan kerjasama provinsi papua dalam rapat koordinasi integrasi sinkronisasi kawasan perbatasan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menuju PLBN Waris dan pembangunan pos libntas batas tradisional menjadi pos lintas batas negara di Waris Kabupaten Keerom," ungkapnya.
Sementara itu, dalam sambutan Pj. Gubernur Provinsi Papua yang diwakili Plt. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Papua, Dolfinus Karet menjelaskan bahwa, pelaksanaan Rakornis ini merupakan forum koordinasi, integrasi dan singkronisasi teknis dalam rangka mengevaluasi capaian pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di bidang Pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat, infrastruktur sosial dan infrastruktur pemerintahan di Kabupaten Keerom.
"Sehingga pada Rakornis ini perlu mendapat perhatian dan menjadi bahan rujukan terhadap rencana pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan RI-PNG di Tahun 2025 untuk menjadi prioritas pembangunan nasional dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua," ujarnya.
Pembangunan Infrastruktur Kawasan perbatasan RI-PNG merupakan indikator penting untuk membuka konektivistas dan aksesibiltas yang menghubungkan daerah terisolasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pelayanan publik/pemerintahan melalui ketersedian infrastruktur jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, sanitasi/irigasi dan lain sebagainya yang dibutuhkan masyarakat perbatasan RI-PNG di Kabupaten Keerom.
"Perbatasan RI-PNG merupakan kawasan strategis nasional dan merupakan beranda/wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial-budaya dan pemanfaatan lingkungan/sumberdaya alam yang perlu mendapatkan perhatian dalam Rakornis ini," tuturnya.
Dalam rangka Pembangunan Kawasan perbatasan yang terintegrasi /terpadu(CIQS) terkhususnya Pembangunan Pos Lintas Batas Negara dan Pos Lintas Batas Tradisional yang melibatkan seluruh stakeholder / pemangku kepentingan dalam rangka percepatan Pembangunan kawasan perbatasan yang menjadi prioritas Pembangunan nasional dan daerah provinsi di Kabupaten Keerom. (*)
