CEPOSONLINE.COM, NABIRE - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Wakil Bupati Nabire, Ismail Djamaluddin melantik Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan tim serta panitia pengendali inflasi daerah Kabupaten Nabire.
Pelantikan itu berlansung di aula Dinas PUPR Kabupaten Nabire, Kamis, (19/9/2024) dan dihadiri Sekda Kabupaten Nabire, Pieter Erary, Pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire beserta pimpinan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Nabire.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Ismail Djamaluddin mengatakan pemerintah menyadari bahwa tantangan pembangunan di Kabupaten Nabire sangat kompleks dan memerlukan penanganan lintas sektor, maka ada tiga isu strategis yang menjadi fokus perhatian bersama.
"Pertama penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan pengendalian inflasi," tutur Wakil Bupati Nabire, Ismail Djamaluddin.
Menurutnya, Stunting bukan hanya masalah kekurangan gizi tetapi juga masalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dampak jangka panjang dari stunting dapat menghambat perkembangan generasi muda sehingga akan berdampak pada masa depan Kabupaten Nabire.
"Oleh karena itu, keberadaan tim percepatan penurunan stunting sangat penting untuk memastikan langkah-langkah strategis seperti peningkatan gizi ibu hamil dan balita, edukasi kesehatan serta peningkatan akses pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan optimal," katanya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, kemiskinan merupakan salah satu tantangan besar bagi pembangunan di daerah ini. Untuk itu, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah akan menjadi garda terdepan dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Nabire.
"Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat sangat diperlukan agar program-program tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan," ungkap Djamaluddin.
Baca Juga: Tahapan Pengusulan Calon Anggota DPRK Keerom Resmi Dibuka
Djamaluddin juga mengatakan perekonomian inflasi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilisasi ekonomi daerah. Untuk itu, peran tim pengendalian inflasi daerah sangat penting dalam memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti saat ini.
"Langkah-langkah pengendalian harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak dari sisi produksi, distribusi hingga kebijakan harga," kata dia.
Pembentukan tiga tim ini juga adalah langkah konkret yang diambil pemerintah untuk menjawab berbagai tantangan.
"Tentunya, Pemerintah sangat mendukung semua tim tersebut, karena dengan sinergi, dan komitmen dari semua pihak, supaya suatu kelak nanti, Nabire menjadi contoh untuk daerah lain, dalam hal penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan serta, pengendalian inflasi secara signifikan," tutupnya. (*)
