• Senin, 22 Desember 2025

Kolaborasi Adat dan Pemerintah, Intan Jaya Bentuk Kepala Suku Moni

Photo Author
- Sabtu, 1 November 2025 | 15:24 WIB
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini saat membuka musyawarah besar suku Moni Di Nabire. (Tangkapan layar)
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini saat membuka musyawarah besar suku Moni Di Nabire. (Tangkapan layar)

CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Pemerintah Kabupaten Intan Jaya resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) pembentukan Kepala Suku Moni sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam menjaga kedamaian, stabilitas, serta pelestarian nilai-nilai budaya di wilayah Papua Tengah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula LPP RRI Nabire, pada Jumat (31/10/2025). 

Mubes dibuka oleh Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, dan ditutup oleh Wakil Bupati Intan Jaya. 

Turut hadir pula perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Aner Maisini menjelaskan bahwa Kabupaten Intan Jaya terdiri dari empat suku besar, yaitu Moni, Wolani, Nduga, dan Dani serta beberapa anak suku seperti Delem. 

Dari keempat suku tersebut, Moni dan Wolani merupakan suku yang paling dominan.

“Kalau dilihat dari sejarah, sejak misionaris tiba di Intan Jaya, orang tua kami sudah menjadi bagian dari penginjilan yang meluas hingga ke Puncak dan Puncak Jaya."

"Karena itu, secara historis wilayah ini tetap memiliki ikatan erat dalam perjalanan tersebut,” ujar Bupati Maisini.

Maisini menilai pembentukan lembaga kepala suku ini memiliki nilai strategis, mengingat selama ini banyak organisasi masyarakat dan lembaga adat yang sudah terdaftar di Kesbangpol namun belum memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

“Selama ini banyak ormas dan lembaga adat yang terdaftar di Kesbangpol, tapi kontribusi mereka terhadap pemerintah daerah belum terlihat jelas. Karena itu, kami sangat mendukung pembentukan Kepala Suku Moni dan Wolani ini,” tegasnya.

Bupati Maisini juga menyampaikan bahwa setelah pembentukan kepala suku besar Moni, pemerintah daerah akan melanjutkan proses serupa di tingkat kabupaten hingga ke anak-anak suku. 

“Kami Pemerintah berencana menyiapkan Surat Keputusan (SK), gaji, serta dana pembinaan bagi para kepala suku yang diakui secara resmi oleh pemerintah,” ujarnya. 

Menurutnya, pengakuan melalui SK Gubernur dan SK Bupati akan memperkuat legitimasi para kepala suku dalam menjaga stabilitas sosial, budaya, dan keamanan masyarakat.

“Kepala suku bukan hanya soal status, tapi mereka berperan langsung dalam menyelesaikan persoalan masyarakat, menciptakan kedamaian, dan menjaga keamanan."

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Gratianus Silas

Tags

Rekomendasi

Terkini

Masyarakat Diundang Bupati Hadiri Natal Bersama

Selasa, 9 Desember 2025 | 13:07 WIB

Dana Desa Intan Jaya Dibagikan Pekan Ini di Tiga Titik

Minggu, 7 Desember 2025 | 22:07 WIB
X