Sebelum praktik, dilakukan pemaparan alur pelayanan agar seluruh pihak memahami prosedur internasional secara utuh.
Meski status internasional kembali disandang, Bandara Frans Kaisiepo masih menghadapi sejumlah tantangan serius.
Jumlah penumpang dinilai masih rendah dengan rata-rata load factor di bawah 60 persen, maskapai sering mengalami kerugian akibat minimnya permintaan, dan infrastruktur bandara yang sudah tua. Bahkan sejak dikelola Angkasa Pura I pada 1991 belum pernah mencetak keuntungan.
Selain itu, status internasional ini akan dievaluasi setiap dua tahun. Jika dalam periode tersebut tidak ada penerbangan internasional yang berjalan, maka status internasional berpotensi dicabut kembali.
“Kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Justru perlu kita manfaatkan dengan menciptakan rute internasional baru yang realistis dan berkelanjutan,” tegas Iwan.
Menurutnya, keberlanjutan status internasional membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta stakeholder lokal.
Pemerintah daerah diharapkan mendorong maskapai membuka rute potensial seperti Biak–Port Moresby atau Biak–Darwin, menyusun paket wisata terintegrasi, memberi insentif bagi investor pariwisata, hingga menggelar festival berskala internasional di Biak.
Sementara itu, dukungan pemerintah pusat sangat penting dalam bentuk subsidi penerbangan internasional, revitalisasi infrastruktur bandara agar sesuai standar global, penetapan Biak sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pariwisata dan logistik udara, serta promosi Biak dalam kampanye Wonderful Indonesia – Pacific Gateway.
Sejumlah rute internasional strategis yang berpotensi digarap antara lain Biak–Honolulu–Los Angeles yang sempat berjaya di era 1990-an, Biak–Guam–Tokyo, Biak–Singapura/Kuala Lumpur, Biak–Darwin–Sydney, dan Biak–Port Moresby.
Dengan rute-rute tersebut, Bandara Frans Kaisiepo diharapkan dapat menjadi motor penggerak pariwisata, perdagangan kargo, dan konektivitas global Indonesia di kawasan Pasifik.
“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis Bandara Frans Kaisiepo dapat kembali berjaya sebagai gerbang internasional Indonesia di Pasifik, sekaligus menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Namun keberhasilan ini sangat bergantung pada komitmen kita bersama agar penerbangan internasional benar-benar berjalan,” tutup Iwan Sanusi.
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Lukman F Laisa menyampaikan penetapan status internasional pada suatu bandara merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan penerbangan global.
Upaya ini dilakukan dengan tetap mengedepankan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa sebagaimana diatur oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO). (*)
