CEPOSONLINE.COM, BIAK – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah hingga tahap pertama dana Otonomi Khusus (Otsus) telah mencapai Rp 54 miliar.
Adapun Rp 15,4 miliar di antaranya disalurkan untuk program dan kegiatan yang tersebar di beberapa OPD.
Juga dalam waktu dekat, BPKAD akan memenuhi kewajiban pembayaran kepada SUP sebesar Rp 17 miliar, yang akan membantu mencapai lebih dari 25 persen atau Rp 32 miliar dari anggaran tahap pertama.
Gunadi juga menjelaskan bahwa untuk memastikan saluran tahap dua Otsus dari pemerintah pusat, Pemda Biak harus menyerap minimal 50 persen dari anggaran tahap pertama.
Hal ini menjadi harapan agar anggaran tahap dua bisa segera disalurkan.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Gunadi melaporkan bahwa target PAD dalam APBD induk tahun ini sebesar Rp 49 miliar.
Hingga saat ini, PAD yang terkumpul telah mencapai 16 miliar, yang berasal dari pajak daerah (Rp 10 miliar), retribusi (Rp 800-900 juta), dan lainnya (Rp 5 miliar).
Pajak Penerangan Jalan, PKB, dan Pajak Hotel dan Restoran menjadi kontribusi terbesar dalam PAD.
Gunadi juga menambahkan bahwa meski capaian PAD masih di bawah target, belanja daerah tertentu terpaksa ditunda karena sumber penerimaan yang belum tercapai, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 481 miliar telah terealisasi Rp 232 miliar untuk keperluan gaji ASN, PNS, dan P3K.
Selain itu, Gunadi menginformasikan bahwa dana desa untuk 254 kampung telah disalurkan tahap pertama 100 persen, dengan target saluran tahap kedua pada akhir Juli atau Agustus. Pemda juga telah membantu pembentukan 254 Koperasi Merah Putih di seluruh kampung di Biak Numfor.
Terkait dengan sektor kesehatan, Gunadi menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan telah menyalurkan klaim kepada RSUD Biak sebesar Rp 37,7 miliar hingga Februari 2025, dengan klaim untuk bulan Maret hingga Juni 2025 belum diajukan.
Sementara itu, untuk Kapitasi BPJS Kesehatan, telah disalurkan sebesar Rp 4,3 miliar kepada seluruh Puskesmas di Biak Numfor, guna mendukung tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas-fasilitas tersebut.
“Harapannya tidak menjadi polemik, kami (BPKAD) hanya memberikan informasi seputar pengolaan keuangan, dan teknisnya ada di RSUD Biak.”
“Kami BPKAD lebih kepada konsolidasi laporan keuangan, sehingga kami dapat menyampaikan informasi berapa dana yang telah disalurkan Pemkab Biak melalui unit kerja yang ada sekaligus bentuk transparansi anggaran,” terang Gunadi.
