CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai babak baru dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) berbasis Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Peluncuran SIPD RI berbasis SP2D Online dan KKPD berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (1/7/2026), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perwakilan pemerintah kabupaten, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam sambutannya, Meki Nawipa menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berkualitas.
“Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan sebuah kebutuhan. Melalui penerapan SIPD RI berbasis SP2D Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, kita ingin mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik,” ujar Meki.
Menurutnya, penerapan SIPD RI berbasis SP2D Online diharapkan mampu menyederhanakan proses administrasi keuangan daerah, mempercepat pencairan anggaran, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Sementara itu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi belanja pemerintah sekaligus meminimalkan penggunaan uang tunai dalam setiap proses pembayaran.
“Implementasi SIPD RI berbasis SP2D Online akan mempercepat proses administrasi dan pencairan anggaran secara elektronik. Sementara penggunaan KKPD diharapkan mampu meningkatkan transparansi transaksi pemerintah serta mendukung reformasi birokrasi dan transformasi digital di Papua Tengah,” katanya.
Meki berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat segera beradaptasi dengan sistem baru tersebut sehingga manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya berharap seluruh OPD dapat mengimplementasikan sistem ini dengan baik. Dengan pengelolaan keuangan yang semakin tertib, efisien, transparan, dan akuntabel, kita dapat mempercepat pembangunan serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi seluruh masyarakat Papua Tengah,” tutupnya. (*)
Editor : Lucky Ireeuw