Anthon Raharusun: Opini WTP Diduga Jadi Ajang Kolusi, Sebut Kepala Daerah Kerap Dijadikan ATM Berjalan
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Ketua DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura sekaligus Direktur Papua Anticorruption Investigation, Anthon Raharusun, melontarkan kritik keras terhadap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Anthon, opini WTP tidak dapat dijadikan tolok ukur bahwa suatu pemerintah daerah telah bersih dari praktik korupsi.
Ia menilai banyak pemerintah daerah, mulai dari tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota, termasuk di Tanah Papua, berlomba-lomba mengejar predikat tersebut.
"Perlu saya tegaskan bahwa pemberian opini WTP dari BPK bukan berarti suatu daerah bersih dari tindakan korupsi. Itu tidak bisa disimpulkan seperti itu,"kata Anthon.
Dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Institut Cinta Tanah Air (INCITA) Biak itu menjelaskan, dalam konteks pemeriksaan keuangan negara, opini WTP merupakan penilaian BPK terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, bukan penilaian terhadap ada atau tidaknya tindak pidana korupsi.
"WTP hanya menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Namun, sangat mungkin masih terdapat kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kerugian negara yang kemudian diproses secara hukum,"jelasnya.
Anthon kemudian menyampaikan tudingan bahwa praktik pemberian opini WTP diduga tidak selalu berlangsung secara objektif.
Ia bahkan menduga terdapat praktik kolusi antara pemerintah daerah dengan pihak auditor.
"Saya melihat semua daerah, termasuk di Papua, berlomba-lomba mengejar opini WTP. Padahal menurut saya, ini bisa menjadi ajang kolusi antara pemerintah daerah dan auditor negara, yakni BPK," tegasnya.
Ia mengaku meyakini adanya dugaan transaksi tertentu dalam proses memperoleh opini tersebut, meski tidak memaparkan bukti atas dugaan yang disampaikannya.
