CEPOSONLINE.COM, NABIRE — Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mematangkan arah pembangunan daerah melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis data akurat dan potensi wilayah.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Perangkat Daerah yang menjadi bagian penting dalam rangkaian penyusunan RKPD 2027 pada selasa, (7/4/2026) di aula RRI Nabire.
Dalam sambutannya Silwanus menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar terencana secara terpadu, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Tahun ini kita mengangkat tema penguatan ekonomi lokal dan daya saing daerah berbasis potensi wilayah. Tema ini sangat relevan dengan kondisi Papua Tengah saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan ke depan harus bertumpu pada potensi unggulan daerah, baik sumber daya alam, kearifan lokal, maupun kekuatan sosial budaya yang dimiliki masyarakat. Selain itu, pembangunan juga harus mampu menggerakkan ekonomi lokal agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Papua Tengah tidak hanya harus berkembang secara internal, tetapi juga harus mampu bersaing di tingkat nasional. Karena itu, sinergi lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci,” tegas Silwanus.
Lebih lanjut, Silwanus mengakui bahwa Papua Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya keterbatasan infrastruktur dasar, kesenjangan antarwilayah, tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Namun demikian, ia optimistis Papua Tengah memiliki peluang besar untuk berkembang, didukung oleh kekayaan sumber daya alam, potensi ekonomi lokal yang beragam, serta semangat masyarakat yang tinggi dalam membangun daerah.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan beberapa hal penting dalam penyusunan RKPD 2027, di antaranya setiap program harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar penyerapan anggaran. Selain itu, perencanaan harus berbasis data yang akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“ Pemprov juga mendorong penguatan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna menghindari tumpang tindih program, serta pentingnya inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan,” lugas dia.
Lanjutnya, Yang tidak kalah penting, setiap kebijakan harus memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya ekonomi lokal,” tambahnya.
Melalui forum ini, diharapkan dapat dihasilkan rumusan program dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, mampu memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan daya saing daerah, serta menjawab kebutuhan riil masyarakat Papua Tengah.
“ Kami juga mengajak seluruh peserta forum untuk berpartisipasi aktif agar FGD ini tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga melahirkan komitmen bersama dalam membangun Papua Tengah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Sumule. (*)
Editor : Lucky Ireeuw