Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harga Minyak Dunia Melonjak, DPR Soroti Potensi Pembengkakan Subsidi BBM Rp 204 Triliun

W
Warga membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SBPU di Depok, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
Warga membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di salah satu SBPU di Depok, Jawa Barat. (Salman Toyibi/Jawa Pos)


Advertisement

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic, mengingatkan adanya potensi tambahan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seiring dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. 

 Dikutip dari JawaPos.com,  sang wakil rakyat itu meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan terbuka, khususnya terkait ketahanan fiskal dalam menghadapi lonjakan subsidi energi.

Menurut Dolfie, jika harga minyak dunia rata-rata mencapai USD 100 per barel, maka setiap kenaikan 1 dolar akan menambah beban subsidi sekitar Rp 6,8 triliun. Dengan asumsi selisih harga dari USD 70 ke USD 100 per barel, sehingga potensi tambahan beban negara dapat mencapai Rp 204 triliun.

Advertisement

“Jika selisihnya 30 dolar, maka totalnya bisa mencapai Rp 204 triliun,” kata Dolfie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ia menilai, tambahan beban tersebut berpotensi memaksa pemerintah menambah anggaran belanja hingga Rp 204 triliun, khususnya untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir tahun.

“Di akhir tahun kita perlu menambah belanja sekitar Rp 204 triliun khusus untuk subsidi BBM,” ujarnya.

Advertisement

Dolfie juga menekankan pentingnya antisipasi terhadap kondisi ini, terutama terkait ketersediaan ruang fiskal dalam APBN. Ia meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kejelasan kepada publik mengenai sumber pendanaan untuk menutup tambahan subsidi tersebut.

“Nah, yang perlu dijelaskan adalah ruang fiskal untuk membayar kompensasi BBM itu berapa. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, angkanya sekitar Rp150 triliun,” jelasnya.

Meski demikian, Dolfie menilai kebutuhan anggaran tambahan tersebut masih dapat dikelola. Namun, ia menegaskan bahwa transparansi dari pemerintah menjadi kunci untuk menghindari ketidakpastian di tengah gejolak ekonomi global.

“Kami perlu mendengar penjelasan pemerintah terkait kemampuan APBN dan ruang fiskal yang tersedia untuk menghadapi tambahan belanja akibat perubahan asumsi ini,” pungkasnya. (*)

Advertisement
Editor : Weny Firmansyah

Artikel Terkait

Waduh, Perundingan AS-Iran Batal, Harga Minyak Mentah Kembali Menguat

Waduh, Perundingan AS-Iran Batal, Harga Minyak Mentah Kembali Menguat

Pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang akan berlangsung di Swiss, Jumat (19/6/2026) batal dilaksanakan. Harga minyak mentah dunia ditutup menguat.

Sah, APBN 2027  Rp 4.106 Triliun, Optimis Mampu Percepat Pembangunan Daerah

Sah, APBN 2027  Rp 4.106 Triliun, Optimis Mampu Percepat Pembangunan Daerah

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 4.106,26 triliun. Nil

Picu Persoalan Sosial, DPR RI Dorong Aturan Desil BPS Terkait Bansos Dievaluasi 

Picu Persoalan Sosial, DPR RI Dorong Aturan Desil BPS Terkait Bansos Dievaluasi 

Komisi X DPR RI mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan data desil Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer