CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membersihkan praktik pengawalan ilegal atau backing yang dilakukan oknum aparat terhadap pengusaha nakal.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam pidato Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Prabowo mengungkapkan, masih adanya praktik perlindungan terhadap pengusaha yang melanggar aturan agar tidak ditertibkan pemerintah.
Menurutnya, para pengusaha tersebut kerap memiliki backing dari oknum aparat berseragam.
“Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backing-nya. Backing-nya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat,”kata Prabowo.
Atas hal tersebut kini sang Presiden meminta masyarakat ikut mengawasi perilaku aparat dan birokrat di lapangan.
Ia menegaskan rakyat tidak perlu takut melaporkan jika menemukan penyimpangan.
“Saya minta rakyat rekam video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video saja, lapor langsung ke saya,”tegasnya.
Selain itu, Prabowo mengingatkan seluruh menteri agar segera menertibkan birokrasi di kementerian masing-masing.
Ia menilai banyak oknum birokrat memanfaatkan pengalaman panjang di pemerintahan untuk mengakali kebijakan pimpinan demi kepentingan tertentu.
Prabowo mengaku memahami berbagai modus yang biasa digunakan birokrat nakal, termasuk menyiasati perintah presiden melalui aturan turunan seperti peraturan menteri, aturan teknis hingga rekomendasi tertentu.
“Akal-akalnya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah,”tegasnya kembali.
Ia juga menyinggung masa jabatan menteri yang terbatas, sementara para birokrat sudah puluhan tahun bekerja di pemerintahan sehingga lebih memahami celah administrasi.
Salah satu contoh yang diungkap Prabowo adalah kebiasaan meminta tanda tangan pimpinan pada sore hari ketika kondisi sudah lelah.
“Nah, ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan pada waktu pukul 17:30 WIB. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan,”jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada negara maju tanpa pemerintahan yang kuat dan birokrasi yang profesional serta bebas korupsi.
“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,”ujarnya.
Prabowo pun mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak bermain-main dengan kewenangan yang dimiliki.
Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini membuat pemerintah pusat lebih mudah memantau berbagai penyimpangan di daerah.
“Jangan mengira sekarang kamu jadi Gubernur, Wali Kota dan Bupati kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan,”pungkas Prabowo. (*).
Editor : Yohanes Palen