CEPOSONLINE.COM, MIMIKA-Hak masyarakat Mimika untuk menikmati fasilitas publik yang layak terancam tertunda lebih lama. Hingga pertengahan Mei 2026, pembangunan infrastruktur di daerah ini masih mandek.
Akibatnya, penyerapan APBD Kabupaten Mimika jalan di tempat baru menyentuh angka 11,38 persen per 15 Mei lalu.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengungkapkan lambannya realisasi fisik ini dipicu oleh lonjakan harga material bangunan di tingkat nasional hingga 22 persen, serta melambungnya biaya logistik akibat kenaikan harga bahan bakar.
Kondisi global, seperti konflik di Timur Tengah dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, turut memperparah keadaan.
"Orang banyak mengkritisi kenapa sampai pembangunan-pembangunan infrastruktur tidak jalan. Harga-harga barang sekarang hampir di seluruh Indonesia meningkat. Di tempatnya, kita ambil material di Surabaya misalnya, dia naik 22 persen. Belum lagi kalau kita bawa ke sini, transportasinya naik," tutur Johannes saat diwawancarai, Rabu, 20 Mei 2026.
Ia menyebut, serapan anggaran yang ada saat ini masih didominasi oleh belanja jasa, sementara proyek fisik yang langsung menyentuh kepentingan publik masih tertahan.
Tantangan akan jauh lebih berat untuk pembangunan fasilitas di wilayah pedalaman yang mengandalkan transportasi udara.
"Kamu lihat dolar sekarang, sudah Rp18 ribu dari Rp16 ribu, itu dolar. Harga barang naik, belum transportasinya, belum kalau kita pikir kita mau bangun di gunung sana,”
“Kita khawatir jangan sampai kita melakukan tender, tidak ada yang ikut tendernya. Karena berat sekali ini biayanya. Makanya kita evaluasi," tambahnya. (*)
