CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Rentetan korban dari kalangan masyarakat sipil di tengah konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya kembali menjadi sorotan.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Yulius Wandagau, mendesak Presiden Republik Indonesia segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pasukan nonorganik di wilayah tersebut.
Menurut Yulius, langkah tersebut penting dilakukan agar konflik yang terus berlangsung tidak semakin banyak memakan korban jiwa dari masyarakat yang tidak terlibat dalam pertikaian.
“Kami mendapatkan laporan-laporan mengenai kejadian di Kampung Balamai, Tausiga, dan Danggoa, Kabupaten Intan Jaya, di mana pihak TNI menggunakan drone bersenjata atau orang biasa menyebutnya kamikaze atau drone granat. Penggunaan drone tersebut menyebabkan masyarakat sipil yang tidak bersalah menjadi korban," ungkap Yulius saat diwawancarai di salah satu Cafe di Nabire, Rabu, (1/7/2026).
Menurut Yulius, dalam sebulan terakhir telah terjadi serangkaian insiden yang menimbulkan korban sipil.
“Peristiwa pertama terjadi di halaman gereja katolik Kampung Mbamogo, Intan Jaya yang mengakibatkan empat orang menjadi korban, dengan satu di antaranya meninggal dunia setelah dirujuk ke rumah sakit di Timika,” ujarnya.
Beberapa hari kemudian, insiden serupa kembali terjadi di Kampung Danggoa dan menyebabkan dua perempuan terluka.
“Salah satu korban bahkan harus menjalani operasi di RSUD Nabire. Selain itu saya juga menerima laporan adanya korban sipil di Kampung Balamai serta rentetan kejadian di empat kampung di wilayah Tausiga pada 26 hingga 28 Juni lalu dan yang jadi korban adalah masyarakat sipil,” ujar Wandagau.
Yulius menambahkan, pada Rabu (1/7/2026), pihaknya kembali menerima informasi mengenai jatuhnya korban jiwa, yakni seorang warga bernama Okto Tigau.
“Saya sangat kecewa karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu terjadi konflik bersenjata. Saya mengharapkan terutama kepada TNI, tolong jangan menggunakan drone bersenjata atau kamikaze”
“Kami minta supaya tidak boleh lagi menggunakan itu untuk menghindari masyarakat sipil menjadi korban salah sasaran. Kalau antara TPNPB dengan TNI-Polri silakan, itu urusan mereka, laki-laki lawan laki-laki, senjata lawan senjata. Tapi ini salah sasaran, akhirnya ibu-ibu yang kena, anak-anak, pemuda, orang tua, warga sipil yang kena," tegasnya.
Selain menyoroti korban sipil, Yulius juga menyayangkan insiden penembakan terhadap mobil yang ditumpangi Pastor Dekan Moni-Puncak bersama umat saat melakukan pemantauan pembangunan jembatan di Titigi pada Senin (29/6/2026). Peristiwa tersebut menyebabkan seorang warga mengalami luka.
Menurutnya, para rohaniwan selama ini justru berperan sebagai pihak yang aktif membantu proses evakuasi korban konflik, baik dari kalangan aparat maupun masyarakat sipil.
"Penembakan terhadap mobil yang ditumpangi Pastor Dekan dekenat Moni-Puncak itu tidak boleh sama sekali”
“Mereka adalah tim yang melakukan evakuasi anggota TNI-Polri maupun warga sipil yang tertembak. Ini harus menjadi perhatian serius bagi TNI-Polri maupun TPNPB," katanya.
Yulius juga menyoroti peristiwa pembakaran rumah warga dan gereja yang belakangan terjadi. Ia meminta seluruh pihak memberikan informasi yang terbuka agar masyarakat tidak terus dibingungkan dengan saling tuding mengenai siapa pelaku di balik berbagai insiden tersebut.
Di sisi lain, ia mengkritik pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan langkah nyata dalam merespons situasi keamanan di Intan Jaya.
"Bupati, DPRK, Kapolres, Gubernur, Kapolda serta DPRP punya tanggung jawab penuh terhadap keamanan dan ketenteraman di daerah”
“Mereka tidak boleh diam. Mereka harus menyuarakan masalah kemanusiaan. Ini tanggung jawab pemerintah daerah sebagai penanggung jawab keamanan dan ketenteraman di wilayah masing-masing, tapi ini tidak jalan," ujarnya.
Sebagai jalan keluar, Yulius mendorong seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, DPR, MRP, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hingga pimpinan TNI-Polri untuk duduk bersama mencari solusi atas konflik yang terus berlangsung.
Ia juga mengusulkan pembentukan tim investigasi independen guna mengungkap berbagai peristiwa yang telah menelan korban.
Selain itu, ia meminta Presiden selaku panglima tertinggi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan pasukan nonorganik di tanah Papua.
"Penempatan pasukan non-organik ini perintah Presiden, maka kami minta perlu ketemu dengan Presiden. Kami ingin evaluasi total terhadap penempatan pasukan”
“Penempatan ini bukan di tingkat provinsi atau kabupaten, tapi di kampung-kampung. Kami bertanya, apakah tujuannya memberantas TPNPB, pengamanan proyek nasional berupa jalan dan jembatan, atau kepentingan bisnis termasuk Blok Wabu? Ini perlu keterbukaan informasi," katanya.
Yulius menjelaskan masyarakat di wilayah pegunungan, mulai dari Paniai hingga Wamena, masih hidup dalam trauma akibat situasi keamanan yang terus berlangsung.
Karena itu, ia mengajak semua pihak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan agar tidak semakin banyak warga sipil yang menjadi korban.
"Mari kita kolaborasi untuk menyuarakan dari sisi kemanusiaan. Kita tidak bisa diam. Ada banyak korban, masyarakat sipil terutama mama-mama, lanjut usia, dan anak-anak yang tidak bersalah menjadi korban. Kalau hanya terjadi pembiaran, maka korban akan terus berjatuhan”
“Pemerintah daerah, Gubernur, Kapolda, Bupati, Kapolres, DPR, MRP, Kodim, Korem, dan para tokoh harus duduk bersama mencari solusi yang tepat bagaimana melindungi hak-hak dasar masyarakat," tutup Yulius Wandagau. (*)
Editor : Elfira Halifa