Bandara Frans Kaisiepo dikembalikan status sebagai Bandara Internasional.
Penerbangan Internasional sudah bisa dibuka. Pelayanan dan standarisasi bandara pun mulai di simulasikan oleh Angkasa Pura Indonesia.
ISMAIL, BIAK
Bandara FK Biak Lakukan Sejumlah Simulasi Persiapan Pelayanan Penerbangan Standar Internasional
Setelah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) menetapkan 36 bandar udara umum sebagai bandar udara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025.
Ditjen Hubud juga menetapkan 3 bandar udara khusus sebagai bandara internsional, serta menetapkan Bandara Bersujud yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai Bandar Udara Internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025. Salah satu diantaranya termasuk Bandara Internasional Frans Kaisiepo, di Biak.
Bandara Frans Kaisiepo Biak (FKQ) pun kembali bersiap menyambut statusnya sebagai bandara internasional.
Pada Rabu, 20 Agustus 2025, bandara ini menggelar Simulasi Pelayanan Penerbangan Internasional yang melibatkan unsur Customs, Immigration, dan Quarantine (CIQ), sebagai wujud kesiapan dalam melayani penumpang maupun kargo dari luar negeri.
General Manager Bandara Frans Kaisiepo Biak, Iwan Sanusi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penetapan kembali status internasional bandara.
Ia juga berterima kasih kepada seluruh stakeholder dan unsur CIQ yang mendukung penuh jalannya simulasi ini.
“Penetapan kembali status internasional bukan sekadar administratif, melainkan strategi pemerintah untuk memperkuat konektivitas global, memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dan menghidupkan kembali jalur penerbangan internasional yang pernah berjaya,” ujarnya Rabu (20/8).
Simulasi dilakukan mencakup proses kedatangan dan keberangkatan, baik untuk penumpang maupun barang.
Bea Cukai bertugas melakukan pemeriksaan barang dan kargo, Imigrasi memastikan dokumen perjalanan penumpang, sementara Karantina memeriksa kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan.
Sebelum praktik, dilakukan pemaparan alur pelayanan agar seluruh pihak memahami prosedur internasional secara utuh.
Meski status internasional kembali disandang, Bandara Frans Kaisiepo masih menghadapi sejumlah tantangan serius.
Jumlah penumpang dinilai masih rendah dengan rata-rata load factor di bawah 60 persen, maskapai sering mengalami kerugian akibat minimnya permintaan, dan infrastruktur bandara yang sudah tua. Bahkan sejak dikelola Angkasa Pura I pada 1991 belum pernah mencetak keuntungan.
Selain itu, status internasional ini akan dievaluasi setiap dua tahun. Jika dalam periode tersebut tidak ada penerbangan internasional yang berjalan, maka status internasional berpotensi dicabut kembali.
“Kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Justru perlu kita manfaatkan dengan menciptakan rute internasional baru yang realistis dan berkelanjutan,” tegas Iwan.
Menurutnya, keberlanjutan status internasional membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta stakeholder lokal.
Pemerintah daerah diharapkan mendorong maskapai membuka rute potensial seperti Biak–Port Moresby atau Biak–Darwin, menyusun paket wisata terintegrasi, memberi insentif bagi investor pariwisata, hingga menggelar festival berskala internasional di Biak.
Sementara itu, dukungan pemerintah pusat sangat penting dalam bentuk subsidi penerbangan internasional, revitalisasi infrastruktur bandara agar sesuai standar global, penetapan Biak sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pariwisata dan logistik udara, serta promosi Biak dalam kampanye Wonderful Indonesia – Pacific Gateway.
Sejumlah rute internasional strategis yang berpotensi digarap antara lain Biak–Honolulu–Los Angeles yang sempat berjaya di era 1990-an, Biak–Guam–Tokyo, Biak–Singapura/Kuala Lumpur, Biak–Darwin–Sydney, dan Biak–Port Moresby.
Dengan rute-rute tersebut, Bandara Frans Kaisiepo diharapkan dapat menjadi motor penggerak pariwisata, perdagangan kargo, dan konektivitas global Indonesia di kawasan Pasifik.
“Dengan dukungan semua pihak, kami optimistis Bandara Frans Kaisiepo dapat kembali berjaya sebagai gerbang internasional Indonesia di Pasifik, sekaligus menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Namun keberhasilan ini sangat bergantung pada komitmen kita bersama agar penerbangan internasional benar-benar berjalan,” tutup Iwan Sanusi.
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Lukman F Laisa menyampaikan penetapan status internasional pada suatu bandara merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan penerbangan global.
Upaya ini dilakukan dengan tetap mengedepankan pemenuhan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa sebagaimana diatur oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO). (*)
Editor : Gratianus Silas