“Kami hanya mendengar janji, tetapi tidak ada tindak lanjut nyata. Kami merasa seolah-olah tidak dianggap bagian dari sistem pemerintahan ini,” tambahnya.
Aksi ini juga menyoroti peran Pj Sekda Kabupaten Sarmi, yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan aspirasi honorer ke Kementerian PAN-RB.
Forum menilai, pemerintah daerah seolah bersembunyi di balik kebijakan pusat tanpa upaya nyata mendorong penyelesaian masalah honorer di daerah.
Di sisi lain, para honorer berharap agar bupati dan pimpinan BKPSDM Sarmi segera membuka ruang dialog dan mencari solusi bersama.
Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal jabatan, tetapi juga soal pengakuan atas pengabdian dan hak sebagai warga negara.
“Kami tidak akan pulang dan membuka palang ini, sebelum ada penjelasan dari Kepala BPSDM Sarmi, sekda dan bupati terkait tuntutan kami hari ini,” tambah Marthen Marbo salah satu dari perwakilan honorer yang ikut dalam orasi tuntutan.(*)
