CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA — Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak signifikan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang refocusing anggaran terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah, khususnya Kabupaten Biak Numfor.
Dalam pernyataannya pada Selasa (8/4), Markus mengungkapkan bahwa kebijakan refocusing anggaran yang diberlakukan sejak 14 Februari 2025 membawa guncangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
Terlebih, kebijakan tersebut diumumkan hanya sesaat sebelum pelantikan dirinya sebagai bupati.
“APBD kita kurang lebih sebesar Rp 1,5 triliun.”
“Namun, kalau kita bicara jujur, uang yang benar-benar tersedia hanya sekitar Rp 1,3 triliun lebih.”
“Jadi jangan sampai kita hanya bermain simulasi angka agar terlihat besar, padahal kenyataannya berbeda di akhir tahun anggaran,” tegas Markus.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kondisi fiskal daerah.
“Kita sebagai ASN harus paham betul situasi ini dan menjadi penyampai informasi yang benar kepada masyarakat,” lanjutnya.
Markus menyinggung kembali komitmennya sejak masa kampanye dengan tagline “APBD Sehat” yang ia usung.
Baginya, APBD yang sehat berarti anggaran daerah tidak mengalami defisit dan tidak memiliki utang.
Baca Juga: BESOK Kick-Off PSBS Biak vs PSS Sleman, Coach Samso: Tiga Poin Harga Mati!
Namun sesaat sebelum dilantik, pengesahan refocusing anggaran ini tentunya menjadi tantangan, hambatan dan perlu mendapatkan penangangan yang tersistematis.
“Sebagai mantan Sekda yang telah mengabdi selama 28 tahun, saya tahu pentingnya menjaga keseimbangan fiskal daerah.”
