“Jadi Pak Gubernur benar-benar sudah membagi tempat pusat-pusat pemerintahan. Jadi inilah yang akan dibangun, kantor Gubernur, kantor MRP (Majelis Rakyat Papua), dan kantor DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua),” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa pembangunan pusat pemerintahan menggunakan dana gabungan antara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan pengamatannya, progres pembangunan di DOB terus berjalan, meliputi kantor pemerintahan, rumah layak huni, akses jalan, hingga drainase kantor gubernur.
Namun, ia mengingatkan bahwa biaya pembangunan di wilayah Papua Pegunungan relatif lebih tinggi dibandingkan DOB Papua lainnya karena berbagai faktor termasuk kondisi geografis.
“Bahwa skema dan sumber pembiayaan itu untuk pusat pemerintahan itu ada yang dibiayai dari APBN, tetapi ada yang harus juga dibiaya oleh APBD.”
“Tugas-tugasnya ini sudah jelas, sudah terbagi. Untuk itu mohon dukungan dari Kementerian K/L, baik itu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum juga dari Bappenas untuk sama-sama kita fokus,” imbuhnya.
Pihaknya melanjutkan, koordinasi lintas K/L terus dilakukan.
Kemendagri juga telah berkomunikasi dengan seluruh Pemda terkait pembangunan DOB.
Salah satunya kunjungan ke Papua Pegunungan yang dihadiri secara langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Dari kunjungan tersebut ditetapkan rencana pembangunan kantor-kantor kunci untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami akan terus meningkatkan volume rapat koordinasi kami.”
“Setiap bulan kita akan mengevaluasi perkembangan daripada pelaksanaan seluruh proses action-nya, Kementerian PU maupun juga Kementerian Keuangan dari Bappenas, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri.”
“Kita akan terus melakukan rapat evaluasi secara rutin tiap bulan,” tandasnya. (*)
