Greenpeace mencatat bahwa aktivitas pertambangan di lima pulau kecil di Raja Ampat telah merusak lebih dari 500 hektare hutan dan mengancam keberlangsungan 75 persen terumbu karang terbaik dunia.
Tidak hanya itu, aktivitas pertambangan dinilai melanggar Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang secara tegas melarang eksploitasi di pulau-pulau dengan luas di bawah batas tertentu tanpa kajian mendalam.
Keputusan Presiden ini sekaligus menjadi penanda arah baru kebijakan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam nasional di era pemerintahan Prabowo, yang tampaknya tidak ingin mengorbankan warisan alam demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. (*)
