Dia berharap Presiden Prabowo mampu menunjukkan komitmen bagi terciptanya perdamaian dia Tanah Papua lebih baik lagi sebab konflik bersenjata di Papua terus menunjukkan eskalasi dalam lima tahun terakhir, bersamaan dengan pemerintahan yang silih berganti kepemimpinan.
“Saya berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo konflik bersenjata ini tidak terjadi lagi. Saya juga percaya Presiden Prabowo serius dapat menciptakan kedamaian di Papua," tuturnya.
Dia menilai Indonesia adalah negara yang memiliki pengalaman baik dalam memberikan amnesti akibat konflik bersenjata, seperti halnya pemberian amnesti melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2005.
Dalam MoU tersebut, lanjut dia, amnesti menjamin keamanan dan semua akibat hukum pidana bagi semua anggota GAM dihapuskan, beserta pemulihan hak sosial, politik, ekonomi maupun hak-hak lainnya.
Dia mengingatkan konflik bersenjata yang terjadi di Papua tak mudah untuk diurai sebab diduga menyangkut adanya ketidakadilan dalam eksploitasi sumber daya alam.
Untuk itu, Pemerintah seharusnya dapat menerima manfaat nyata dari pembangunan di Papua.
”Presiden Prabowo harus dapat meyakinkan, Program Astacita yang dicanangkan dapat memberikan keadilan dan kemakmuran merata bagi rakyat dari Aceh hingga Papua,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo akan memberikan amnesti kepada sejumlah narapidana, mulai dari pengguna narkotika hingga kasus terkait aksi bersenjata di Papua.
Dia menjelaskan bahwa pemberian amnesti tersebut dilakukan di samping untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, juga atas dasar pertimbangan kemanusiaan.
Menurut data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), ada sekitar 44.000 narapidana yang memenuhi kriteria untuk diusulkan memperoleh amnesti. (*)
