CEPOSONLINE.COM, WAMENA- Pemprov Papua Pegunungan menegaskan menolak program rumah susun apabila diberikan oleh pemerintah pusat. Sebab bangunan ini dinilai tak layak dan tak ada warga atau ASN yang mau tinggal di tempat tersebut dan nantinya bangunan itu menjadi terbengkalai.
Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo menyebutkan untuk rumah susun tak diterima di Provinsi Papua Pegunungan, kalau pemerintah pusat mau membantu perumahan masyarakat atau ASN mungkin harus per unit atau kompleks kopel ini yang bisa diterima.
"Tidak layaklah masa pedalaman begini kita membangun rumah susun, masyarakat mana yang mau tinggal disitu, pernah juga rumah susun itu dibangun di wilayah hom -hom namun tidak ada masyarakat yang tinggal disitu," ungkapnya di kantor Bupati Jayawijaya Jumat (9/5/2025).
Kalau membangun rumah susun hanya membuang uang, waktu dan tenaga, mending anggaran yang ada di berikan kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk membangun rumah masyarakat dan rumah ASN per unit.
"Tidak layak kalau membangun rumah susun, program itu kami tolak, kemarin dalam pembahasan sudah disampaikan, tapi saya katakan tidak, kami tidak terima rumah susun," tegas Jhon Tabo
Sebelumnya, Pemerintah pusat melalui kementrian perumahan dan kawasan pemukiman berencana membangun dua rumah susun (rusun) di Papua Pegunungan sebagai bagian dari program 3 juta rumah yang akan dimulai tahun ini
Rusun ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia dengan tujuan Meningkatkan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat Papua dan mendukung pemerataan pembangunan di wilayah itu.(*)
