CEPOSONLINE.COM,WAMENA- Pj Gubernur Velix Wanggai mengkritik pejabat Kementerian yang kurang Kunjungi Wamena, Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Ia juga mengusulkan 5 agenda strategis untuk untuk dilakukan di wilayah tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI,Jumat (14/3/2025) di Jakarta.
"Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bappenas dan Kementerian PUPR yang memberikan perhatian ke pembinaan Papua Pegunungan sebagai DOB."ungkapnya Jumat dini hari
Sementara jajaran Kementerian dari pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan dan sebagainya terlihat kurang memberikan perhatian penuh kepada Papua Pegunungan sebagai daerah provinsi baru di Indonesia, padahal perannya sangat dibutuhkan dalam membangun daerah tersebut.
Dalam rapat tersebut Velix Wanggai, menyampaikan 5 poin utama kepada pimpinan Komisi II, terkait pentingnya membangun rasa percaya (trust building) dalam mengelola Papua Pegunungan. Sehingga berbagai langkah penting untuk membangun percaya masyarakat atas kehadiran Provinsi baru.
" Pertama, pemerintah pusat mengkategorikan Papua Pegunungan sebagai daerah rawan tinggi dalam konteks Pilpres dan Pilkada, namun proses politik berjalan aman, damai, baik Pemilihan Gubernur dan Pemilihan 8 Bupati se-Papua Pegunungan." ungkapnya dinihari melalui rilisnya.
Baca Juga: Raker dengan Komisi II DPR RI, Ini 10 Usulan Velix Wanggai Bangun Papua Pegunungan
Kata PJ Gubernur Papua Pegunungan, usulan ke dua, 12 Agenda Roadmap sebagai amanat dari hadirnya pendirian Provinsi Papua Pegunungan ada sejumlah hal, seperti perangkat daerah, manajemen ASN, MRP, DPRP, Dana Hibah Pilkada, Tata Kelola APBD, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Sarana dan Prasarana Pemerintahan atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
"Kebijakan 80 persen bagi Orang Asli Papua Pegunungan dalam proses seleksi 1000 CPNS di tahun 2025 ini, dan 20 persen lainnya bagi OAP non Papua Pegunungan dan masyarakat Nusantara."katanya
Ketiga, Lanjut Velix, pembangunan Papua Pegunungan juga dihadapkan dengan persoalan pembangunan lainnya seperti tingginya harga barang sehingga terjadi inflasi hingga 7,99 persen pada awal Maret 2025 ini dan masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya Kabupaten Nduga sekitar 36,10 pada Desember 2024.
"Kami mengusulkan usulan 10 agenda strategis ke Pemerintah Pusat guna mempercepat perubahan sosial ekonomi masyarakat Pegunungan," ujarnya
Untuk usulan utama ke empat terkait pembiayaan pembangunan kantor Gubernur, MRP dan DPRP di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di Jayawijaya,diusulkan agar alokasi pendanaan ini bersifat khusus yang diletakkan di Kementerian Dalam Negeri, sehingga terpisah dari alokasi di Kementerian PUPR.
"Dengan demikian, alokasi pendanaan perkantoran 4 DOB ini bersifat khusus dan terfokus dalam pembinaan dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri."bebernya
Untuk usulan ke lima, Provinsi Papua Pegunungan ini sebagai DOB, juga daerah tertinggal namun potensi sumber daya yang strategis,sangat disayangkan kurangnya perhatian para pejabat di Kementerian dan Lembaga untuk memberi perhatian wilayah itu atau yang mengunjungi Ibukota Wamena. (*)
