CEPOSONLINE.COM - NABIRE, Dalam rangka membangun Kabupaten Nabire yang ramah lingkungan, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nabire menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nabire Tahun 2025-2030.
Kegiatan ini diselenggarakan di aula LPP RRI Nabire, Senin (23/6/2025) yang dibuka oleh Sekda Nabire, Pieter Erari dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Nabire, para pimpinan OPD, perwakilan DPRK Nabire, lembaga adat, perguruan tinggi, LSM, pemerhati lingkungan, Yayasan EcoNusa, tim ahli KLHS RPJMD dari Pusat Kajian Perencanaan Pembangunan Daerah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, serta tokoh-tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Pieter Erari dalam sambutannya menyampaikan RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman arah pembangunan Nabire lima tahun mendatang.
"KLHS adalah instrumen penting untuk memastikan setiap rencana pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kesejahteraan masyarakat," ujar Pieter.
Ia mengingatkan tantangan serius yang dihadapi Nabire, mulai dari alih fungsi lahan, berkurangnya lahan pertanian, hingga persoalan lingkungan lainnya. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak terlibat aktif memberikan kontribusi terbaik demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
"Pembangunan yang cepat itu penting, tapi lebih penting lagi pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Itulah esensi dari KLHS yang hari ini kita bahas bersama," tukas Erari.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Arfan Natan Palumpun menegaskan pentingnya forum partisipatif ini sebagai wadah untuk menghimpun saran, masukan, dan gagasan demi kesempurnaan dokumen KLHS yang menjadi bagian integral dari RPJMD Kabupaten Nabire.
"Sebagaimana kita ketahui, KLHS adalah rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program daerah," jelas Arfan.
Menurutnya pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau fisik semata, melainkan harus menjamin keberlanjutan sumber daya alam, kesejahteraan sosial, serta kelestarian lingkungan hidup untuk generasi saat ini dan masa depan.
Melalui konsultasi ini, diharapkan lahir rekomendasi yang tepat, berbasis data akurat, serta mampu menjawab tantangan nyata yang dihadapi daerah, seperti perubahan fungsi lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan keterbatasan daya dukung wilayah.
"Kami optimis, dengan sinergi semua pihak baik pemerintah, akademisi, lembaga adat, masyarakat, serta organisasi peduli lingkungan . Dokumen KLHS RPJMD ini akan lebih komprehensif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi pembangunan lima tahun ke depan," pungkas Arfan. (*)
