CEPOSONLINE.COM - NABIRE, Ketua Fraksi Nasdem Gerakan Perubahan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah, Anis Labene menegaskan Pendropan militer secara berlebihan dapat mengganggu aktifitas masyarakat terutama di daerah Kabupaten Puncak.
“ Hari ini yang menjadi urgen di daerah kami khususnya Puncak dan Intan Jaya adalah pendropan aparat keamanan (TNI/POLRI) secara berlebihan dan itu benar-benar mengganggu aktifitas masyarakat,” ujar Anis Labene saat menerima massa demonstran dari Mahasiswa Puncak yang menyampaikan aspirasi penolakan Pendropan militer dan kasus mutilasi Tarina Murib kepada DPR di halaman gedung DPR Papua Tengah, Rabu, (12/2/2025).
Menurutnya, Khusus Kabupaten Puncak dari daerah Pogoma hingga Agandugume banyak masyarakat melaporkan situasi di daerahnya. “ Masyarakat melaporkan kepada kami bahwa mereka tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, berkebun, beternak dan lain-lain karena ketika mereka keluar, kadang aparat keamanan baku tembak dengan TPNPB dan itu mengganggu aktifitas sehari-sehari,” tuturnya.
DPR Papua Tengah utusan Kabupaten Puncak ini juga mengaku pihaknya belum mengetahui sejauh mana koordinasi Komnas HAM dan Panglima untuk mengusut kasus ini.
“ Sesuai dengan petunjuk pimpinan DPR Papua Tengah, kami akan Follow up dan lihat sejauh mana Komnas HAM mengakomodir kasus ini beserta solusinya,” ungkapnya.
Ia berharap, Masyarakat dan Mahasiswa Puncak dapat mendukung DPR Papua Tengah memperjuangkan aspirasi ini.
“ Mari kita sama-sama dorong aspirasi ini dengan melakukan koordinasi kepada lembaga-lembaga yang ada terutama Kepala daerah Kabupaten Puncak dan anggota DPR kabupaten Puncak. Kita harus kerjasama karena kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” kata dia.
Labene juga berharap, Aparat keamanan (TNI/POLRI) yang bertugas di daerah Puncak agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Standard Operating Procedure (SOP).
“ Kalau Pendropan berlebihan dan penanganannya tidak terukur maka pelanggaran HAM di Papua akan terus bertambah. Untuk itu, Kepada rekan-rekan aparat supaya dapat melaksanakan tugasnya sesuai SOP,” pungkasnya.
Selanjutnya, Pimpinan DPR Papua Tengah bersama DPR Papua Tengah Dapil Puncak akan membentuk Pansus dan beraudiensi dengan Kapolda juga Danrem guna menindaklanjuti aspirasi soal Pendropan militer dan kasus mutilasi Ibu Tarina Murib. (*)
