CEPOSONLINE.COM, NABIRE - Ribuan pencari kerja (Pencaker) Provinsi Papua Tengah, Jumat (23/08/2024) mendatangi kantor Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PT). Mereka mengajukan sejumlah tuntutan yang isinya cukup mengejutkan. Pertama pendemo meminta MRP mengawal kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang wajib 100 persen orang asli Papua (OAP).
"Ini kami punya tempat dan ini pertama setelah provinsi ini dimekarkan, jadi penerimaan pertama kali ini wajib 100 persen OAP, " ujar Koorlap Forum Pencaker Papua Tengah, Alsael Bobii dihadapan pimpinan MRP.
Massa pendemo yang tergabung dalam forum pencaker Provinsi Papua Tengah ini menyoroti kuota 80 persen OAP dan 20 persen Non OAP yang ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah pada penerimaan CPNS Papua Tengah tahun 2024. Mereka menolak kuota tersebut.
"Kami putera-puteri daerah Papua menolak 80 persen OAP dan 20 persen Non OAP dalam penerimaan CPNS tahun ini. Pokoknya, harus 100 persen OAP," tegas Bobii.
Para pencaker ini meminta tes CPNS online ditiadakan dan diofflinekan mengingat kabupaten -kabupaten di pedalaman jaringan internetnya tidak stabil dan hampir tidak ada.
" Jaringan internet kurang memadai di seluruh Kabupaten di Papua. Untuk itu kami minta tesnya di offlinekan," ucap salah satu pendemo.
Alasan lain kenapa harus diofflinekan menurut pendemo ini adalah, apabila online data di kementerian tidak memetak-metakkan OAP dan Non OAP.
"Kalau online hak OAP akan hilang. Sistem dionline adalah, yang penting ko tes. Untuk itu, kami khawatir kebanyakan kuota diisi oleh Non OAP dan OAP disingkirkan," tuturnya.
Wakil Ketua II MRP Papua Tengah, Matheus Wakerkwa yang menerima aspirasi forum pencaker Papua Tengah ini menjelaskan, MRP sudah menyurati ke pemerintah pusat untuk memprioritaskan OAP pada penerimaan CPNS tahun 2024 di Papua Tengah.
" Hari ini suratnya secara fisik dibawa ke Jakarta. Kita sama-sama tunggu keputusan atau jawaban dari presiden republik Indonesia," jelas Wakerkwa.
Wakerkwa juga mengatakan, pihaknya sudah meminta pemerintah provinsi Papua Tengah dan delapan Kabupaten di dalamnya, duduk bersama dengan MRP untuk membahas kuota penerimaan CPNS.
" Kami sudah minta (surati) Ibu Gubernur, Bupati-Bupati di delapan kabupaten, Kepala-kepala BKPSDM dan MRP untuk duduk bersama-sama membahas kuota penerimaan CPNS di Provinsi dan Kabupaten dalam waktu dekat," kata Wakerkwa. (*)
