CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Menyikapi tindakan oknum aparat keamanan dalam menangani massa Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua (FRPHAMP) yang menggelar demo di Nabire, Papua Tengah, mendapat perhatian anggota DPR Papua Laurenzus Kadepa.
Kepada Ceposonline.com, Laurenzus Kadepa mengatakan, penanganan demonstrasi atau unjuk rasa di Nabire oleh kepolisian mesti lebih humanis dan bukan dengan cara kekerasan
Menurut Kadepa, dalam pembubaran aksi demonstrasi terkait penyiksaan warga Papua di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, massa berencana mendatangi kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi.
Aspirasi itu, yakni meminta dibentuk tim investigasi independen dalam kasus tersebut, dan para terduga pelaku penyiksaan diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
"Namun massa aksi gagal mendatangi kantor Gubernur Papua Tengah, sebab demonstran di beberapa titik kumpul dibubarkan polisi," kata Kadepa kepada media ini via telepn seluler, Jumat (05/04/2024).
Ia menjelaskan, dalam pembubaran massa aksi, polisi mengeluarkan tembakan gas air mata dan beberapa orang demonstran terluka akibat terkena pukulan oknum polisi.
"Situasi itu disayangkan. mestinya polisi bisa lebih humanis dalam menangani demonstran. Tidak bertindak represif," tegas Kadepa.
Kadepa mengungkapkan, aksi demonstrasi di Papua ini berbeda dengan aksi di luar Papua atau di provinsi lain di Indonesia, Sehingga ia berharap, polisi tidak refresif dalam menangani aksi massa.
"Saya berharap dalam bertindak atau menangani aksi di Papua, kepolisian tidak bertindak represif. Namun membangun komunikasi yang baik dengan pihak demonstran, pihak pemerintah daerah setempat," pintanya.
Kadepa juga meminta, ke depan harus ada koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Nabire dan aparat kepolisian dalam penanganan aksi damai.
"Jangan mematikan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di segala bidang," tutupnya.(*)
