CEPOSONLINE.COM, NABIRE-Rumah sakit umum daerah (RSUD) Nabire melalui Direktur RSUD Nabire, dr. Frans Sayori menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire dan RSUD Nabire. Kerjasama ini dalam rangka peningkatan cakupan pencatatan akte kelahiran dan Imunisasi di RSUD dan Puskesmas-Puskesman se-Kabupaten Nabire.
Direktur RSUD Nabire, dr. Frans Sayori menjelaskan, beberapa hari lalu RSUD Nabire melakukan penandatanganan kelanjutan MoU dengan Disdukcapil untuk meningkatkan cakupan pencatatan administrasi kependudukan terutama akta kelahiran, Kartu identitas anak (KIA), Kartu tanda Penduduk (KTP) dan akta kematian.
" Waktu sebelumnya sudah ada MoU tentang Nabire hebat sadar Adminduk (Nahsa) dimana ada pelayanan-pelayanan perekaman KTP bagi pasien-pasien yang datang berobat di rumah sakit namun belum memiliki KTP. Dan kita kemarin tanda tangan MoU dalam rangka melanjutkan itu,, " Jelas Sayori ketika ditemui media ini, Rabu (27/3).
Soal Teknis menurut Sayori, Dalam MoU diatur beberapa tenaga teknis dari Disdukcapil ditambah dengan tenaga dari rumah sakit untuk membantu kelancaran pembuatan dan perekaman data kependudukan di RSUD Nabire.
" Ada beberapa peralatan yang dibutuhkan, kemudian kita siapkan satu ruangan khusus untuk pelayanan E-KTP, akta kelahiran, dan data kependudukan lainnya, " ujarnya.
Ia berharap, Pelayanan di RSUD Nabire yang notabene melayani pasien dari seluruh kabupaten di Papua dapat juga melayani pasien yang tidak memiliki KTP.
" Kenapa, karena kedepan setelah MoU ini, bahkan pasien yang cuma tidur di tempat tidur karena tidak bisa jalan, kita akan tetap lakukan perekaman karena kita ada perekaman Mobile yang alatnya bisa dibawa ke ruangan pasien atau tempat tidur untuk lakukan perekaman, " kata Sayori lagi.
Lanjutnya, Kerja sama ini sangat baik untuk menjawab pelayanan publij terutama dalam mendapatkan identitas kependudukan sehingga klaim BPJS bisa dipenuhi.
Ia menambahkan, selama ini pihak rumah sakit mengalami kendala klaim BPJS untuk pasien tanpa KTP.
" Dengan adanya pelayanan ini, saya harap, klaim BPJS kita sesuai dengan aturan bahwa penduduk atau pasien kita punya KTP sehingga bisa diklaim dan feedback nya bisa lunasi utang, bayar operasional rumah sakit, bayar jasa, dan yang paling penting ketersediaan obat dan kelancaran pelayanan," tutupnya.(*)
