CEPOSONLINE.COM, NABIRE- United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) berkomitmen mendukung program Pemkab Nabire melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mewujudkan layanan imunisasi dan percepatan akta kelahiran.
Dhiana Anggraeni, staf perlindungan anak UNICEF yang hadir di Nabire untuk menyaksikan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dukcapil Nabire bersama RSUD dan Dinkes Nabire.
MoU dalam rangka menyukseskan program imunisasi anak dan akta kelahiran di Kabupaten Nabire, mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire untuk memastikan kesejahteraan anak di Nabire.
" Unicef hadir untuk berdampingan bersama pemerintah daerah untuk memastikan setiap anak haknya terpenuhi," Jelas Dhiana dalam sambutanbya di Aula Setda Nabire, Senin, (25/3).
Menurutnya, Pada saat anak baru lahir, hak dasar pertama yang harus ia punya adalah akta kelahiran. karena, tanpa akta kelahiran, anak tersebut tidak bisa tercatat sebagai anak dari orangtuanya yaitu ayah dan Ibu.
Ia juga turut mengapresiasi DisDukcapil Kabupaten Nabire yang bekerja dengan cepat dan maksimal sehingga hampir 85 % anak di atas umur 17 tahun sdh memiliki akta kelahiran dan anak dibawah umur 17 tahun sudah 90 %.
" Luar biasa untuk Dukcapil Kabupaten Nabire atas inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Tentunya, kami sangat mendukung pemerintah daerah Nabire, Asmat dan Kabupaten Jayapura untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi yang sudah ada," tutur Dhiana
Dhiana juga mengungkapkan kenapa Dinkes perlu dilibatkan, karena menurutnya, tujuan utama menggandeng Dinkes adalah untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan salah satunya adalah imunisasi.
" Selama ini, kita banyak menggunakan proyeksi-proyeksi sehingga saya berharap kedepan, bisa memperbaiki target kesehatan dan meningkatkan cakupan imunisasi," ungkapnya.
Sementara itu, dr. Husni Muttaqin, staf bidang imunisasi UNICEF menambahkan, hal yang sangat dibutuhkan untuk imunisasi anak adalah data.
" Maka, data sasaran kita itu harus dipastikan di lapangan. Karena bisa saja saat ini cakupan imunisasi tinggi tetapi kedepan bisa saja ada wabah seperti campak, folio dan lain sebagainya, maka data kesehatan yang akurat itu diperlukan," tambahnya.
Menurutnya, Dukcapil bersama RSUD dan Dinkes harus berkolaborasi untuk mengatasi masalah-masalah soal data terlebih khusus imunasasi.
Ia berharap, dimanapun layanan puskesmas, screening akte kelahiran dapat diterima dilayanan apapun baik itu TBC, malaria, KIA dan lain sebagainya lalu didorong kelengkapan data diri terhadap pasien. (*)
