CEPOSONLINE.COM, NABIRE- Tokoh masyarakat dan intelektual Provinsi Papua Tengah, Osea Petege buka suara setelah melihat dinamika pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah. Dimana Pemilu diwarnai dengan demonstrasi damai tuntut hak-hak kesulungan orang asli Papua Tengah, terutama dalam perolehan kursi legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Dalam jumpa persnya, Tokoh masyarakat dan Intelektual Papua Tengah, Oshea Petege mengimbau, sebagai daerah otonom baru (DOB), Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Papua Tengah memanggil para Bupati di delapan Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah dan bertemu dengan Menteri dalan Negeri (Mendagri) di Jakarta dan segera membahas hak-hak kekhususan orang asli Papua khususnya Papua Tengah, sesuai amanat undang-undang otonomi khusus (otsus).
" Atas tuntutan masyarakat dalam aksi demo menuntut hak kesulungan terutama kursi DPR RI, Pj. Gubernur Papua Tengah bersama para Bupati se-Provinsi Papua Tengah harus mengambil kebijakan dan menjadi fasilitator melibatkan Majelis rakyat Papua Tengah (MRPT) lari ke Jakarta ketemu dengan Kemendagri, Komisi II DPR RI, Komisi III DPR RI, yang membahas aturan undang-undang dan turut mengundang KPU, Bawaslu dan DKPP Republik Indonesia, lalu sepakat soal hak-hak kesulungan OAP dalam mendapatkan kursi-kursi legislatif terutama DPR RI," Jelas Osea Petege dalam Jumpa persnya di Kalibobo Nabire, Jumat (16/3/2024).
Petege menjelaskan, pihaknya beberapa hari terakhir mengikuti perkembangan rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Tengah yang diwarnai dengan demonstrasi oleh masyarakat dan ia menilai, demontrasi itu dilakukan dalam rangka mewujudkan undang-undang Otsus di Tanah Papua.
" Saya senang sekali masyarakat demo tuntut hak-hak kesulungan OAP dalam perolehan kursi legislatif DPR RI dan saya sangat setuju," imbuhnya.
Lanjutnya, dari dulu kursi DPR RI Dapil Papua selalu didominasi oleh Non OAP dan sekarang saatnya untuk orang Papua yang pergi jaga dusun di senayan. "Pokoknya, saya sangat setuju OAP duduk di kursi legislatif DPR RI." tandasnya.
Menurutnya, Demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat ke KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah agak sulit untuk ditindak lanjuti.
" Kenapa? Saya mantan Ketua KPU dan saya paham tentang aturan itu. KPU dan Bawaslu tidak ada ruang untuk mengambil kebijakan, maka saya harap masyarakat tidak perlu mengkambing hitamkan KPU, Bawaslu hingga ke tingkatan penyelenggara paling bawah (KPPS) karena yang berhak mengambil kebijakan keberpihakan orang asli Papua adalah pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan MRP yang merupakan lembaga yang dilahirkan karena adanya undang-undang Otsus," tutur petege.
Pihaknya berharap, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah delapan Kabupaten di dalamnya dan MRPT segera mengambil langkah bertemu Kemendagri dan membahas hak-hak kekhususan orang asli Papua dalam pesta Pemilu.
" Ini supaya kedepan, semua kursi DPR RI didapatkan oleh putera-puteri terbaik di Tanah Papua untuk membangun tanah airnya sendiri," tegas Petege.
Ia juga berharap, enam Gubernur di Tanah Papua melakukan melakukan rapat koordinasi memantapkan undang-undang Otsus lalu lakukan yudisial review.
" Ada kekhususan yang harus dikasih untuk Orang Asli Papua seperti Aceh yang mempunyai partai lokal. Pokoknya keterwakilan Parlemen di senayan harus OAP untuk pemilu mendatang, itu yang para Gubernur di Tanah Papua harus perjuangkan," harapnya.
Lanjutnya lagi, ke depan, harus ada payung hukum yang jelas bagi orang asli Papua dalam pesta pemilu dari tingkat daerah sampai perolehan kursi di Pusat (Jakarta). (*)
