CEPOSONLINE.COM, NABIRE- Ratusan masyarakat Papua Tengah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Orang Asli Papua Tengah bersama beberapa calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Caleg Dewan Perwakilan rakyat Papua Tengah ( DPR PT ) melakukan demonstrasi damai di perempatan SMP Antonius Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/3).
Dalam demonstrasi damai itu, masyarakat membentangkan spanduk berisi tuntutan, "Pertama, Segera kembalikan hak kesulungan orang asli Papua Tengah melalui kursi DPR RI yang telah diserahkan secara noken kepada orang asli Papua Tengah dan Kedua, Segera proses hukum pelaku pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh salah satu caleg DPR RI bersama salah satu anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah".
Yohanes Degei, Koordinator lapangan (korlap) aksi damai aliansi masyarakat orang asli Papua Tengah menegaskan, Penyelenggara pemilu dari tingkat KPPS, Pandis, PPD, KPU dan Bawaslu Kabupaten hingga KPH dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah segera mengembalikan hak kesulungan caleg orang asli Papua Tengah yang berpindah suara ke caleg Non orang asli Papua Tengah.
" Kami, seluruh masyarakat Papua Tengah meminta dengan tegas kepada seluruh penyelenggara tingkat bawah sampai atas di Provinsi Papua Tengah segera kembalikan suara rakyat," tegasnya.
Menurutnya, Di Lapangan caleg DPR RI diikat dan diberikan kepada caleg DPR RI Orang asli Papua Tengah namun pada pembacaan rekapitulasi suara tingkat Provinsi, justru Non Oap lebih unggul.
" Lalu, suara yang masyarakat kasih di lapangan dikemanakan? Masyarakat sudah kasih ribuan suara kepada OAP yang maju DPR RI tetapi jumlah perolehan suara di lapangan beda dengan yang dibacakan KPU kabupaten ke tingkat Provinsi. Pokoknya, KPU harus kembalikan semua suara kepada pemiliknya yaitu, masyarakat," ujar Degei.
Di tempat yang sama, Martinus Adii, salah satu caleg DPR Provinsi dari Partai Gerindra menjelaskan, Di Kampung-kampung di seluruh pelosok Provinsi Papua Tengah, tidak ada satupun masyarakat yang berbicara mengenai calon-calon DPR RI Non OAP, masyarakat hanya mengenal dan berbicara mengenai Caleg OAP saja, maka ribuan suara DPR RI harus dikembalikan kepada orang asli Papua Tengah.
" Bawaslu sudah menjadi saksi tidak ada satupun Kabupaten dalam sistem noken yang berbicara soal Caleg Non OAP. Semua hasil yang ada itu rekayasa maka semua hak kesulungan harus dikembalikan kepada caleg orang asli Papua Tengah," Jelas Adii.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Markus Madai menjelaskan, pihaknya akan menerima aspirasi masyarakat dan akan mempelajarinya lalu menjawab sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
" Aspirasi tetap kami terima. Slanjutnya, kami akan pelajari apa yang disampaikan oleh dalam aksi ini," jelas Madai.
Pihaknya juga mengatakan, KPU dan Bawaslu Provinsi hanya bertugas merekap dan mengawas hasil perolehan suara yang disampaikan oleh KPU Kabupaten untuk dilanjutkan ke KPU Republik Indonesia.
" Petugas kami ada KPPS, PPS, Pandis, PPD, KPU dan Bawaslu Kabupaten barulah kami KPU dan Bawaslu Provinsi menerima hasil di lapangan melalui pleno tingkat Provinsi. Jadi, kami Provinsi tugasnya hanya merekap dan mengawasi apa yang disampaikan KPU Kabupaten sesuai hasil dilapangan berdasarkan rekapan yang dilakukan di tingkat Distrik," Kata Madai.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Jannifer Darling Tabuni menambahkan, pihaknya sudah menerima aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat orang asli Papua Tengah.
" Aspirasi dari keluarga yang datang hari ini kami sudah dengar dan terima. Selanjutnya, kami akan pelajari bersama bawaslu," tutupnya.
Untuk diketahui, hari ini Aliansi masyarakat orang asli Papua Tengah kembali akan melakukan aksi demo damai untuk mendengar jawaban dari KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah atas aspirasi yang disampaikan kemarin.(*)
