• Senin, 22 Desember 2025

Merasa Dirugikan di Pileg, Suku Wate Demo Damai Tuntut Keadilan

Photo Author
- Sabtu, 9 Maret 2024 | 18:18 WIB
Frans Hey (Gunakan kemeja biru Depan) bersama perwakilan masyarakat suku wate saat menggelar aksi damai di depan RRI Nabire yang merupakan tempat rekapitulasi KPU Provinsi Papua Tengah. (ceposonline.com/THERESIA)
Frans Hey (Gunakan kemeja biru Depan) bersama perwakilan masyarakat suku wate saat menggelar aksi damai di depan RRI Nabire yang merupakan tempat rekapitulasi KPU Provinsi Papua Tengah. (ceposonline.com/THERESIA)

CEPOSONLINE.COM, NABIRE - Orang asli Nabire di pesisir pantai yang sering disebut Suku Wate menggelar demonstrasi damai menuntut keadilan dalam pembagian kursi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPR PT).

Aksi damai Suku Wate yang mendukung salah satu anak adat Suku Wate untuk menduduki DPR Provinsi Papua Tengah ini dipimpin oleh Frans Hey, Calon DPR Provinsi Dapil Nabire yang diusung Partai PKB.

Di beberapa tempat yaitu, di tempat Pleno KPU Provinsi Papua Tengah yang bertempat di Aula RRI Nabire, Kantor Gubernur Papua Tengah dan Kantor DPR PT sementara pada Sabtu, (9/3).

Salah satu Tokoh Pemuda Suku Wate yang tidak mau namanya disebutkan ini mengatakan, Pj. Gubernur Papua Tengah, Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Bupati Kabupaten Nabire dan KPU Kabupaten Nabire harus mendengar dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Suku Wate yang menuntut keadilan karena merasa dirugikan dalam Pileg serentak tahun 2024.

Sementara itu, Frans Hey usai bertemu Komisioner KPU Papua Tengah di RRI Nabire menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi kepada komisioner KPU Provinsi dan komisioner telah berjanji akan melanjutkan aspirasi suku wate kepada KPU Republik Indonesia.

" Kami sampaikan kepada KPU Provinsi Papua Tengah dan mereka (KPU) meresponi itu dengan baik.
Menurut Frans, Nabire terlalu luas dan di daerah pesisir terdapat enam suku sehingga pihak meminta hak kesulungan Suku Wate harus dihargai dengan pemberian satu kursi DPR Papua Tengah.

Ketua KPU Papua Tengah Darling Tabuni mengatakan, pihaknya juga punya kerinduan anak asli menjadi tuan di negeri sendiri akan tetapi ada mekanisme, ada jalur dan ada tahapan yang harus dilewati bersama.

“ Pada saat pleno provinsi kemarin saksi dari Partai PKB tidak menyampaikan keberatan, bila ada bukti dari berita acara atau pun bukti lain kita bisa komunikasikan bila itu terkait dengan perolehan suara dengan data yang lengkap dan jelas," kata Tabuni.(*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Gratianus Silas

Tags

Rekomendasi

Terkini

Komandan KKB Nduga Ditangkap Satgas ODC di Nabire

Jumat, 7 November 2025 | 11:59 WIB
X